Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 1993/Pdt.G/2012/PA.TA)

Kata kunci : Prinsip Keadilan, Harta Bersama, Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena adanya Putusan Pengadilan Agama Tulungagung tentang Pembagian harta bersama yang menyimpang dari bunyi Undang-undang, yaitu Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam. Harta bersama yang seharusnya dibagi seperdua antara mantan suami dan mantan istri oleh Pengadilan Agama Tulungagung dibagi ⅔ untuk mantan istri dan ⅓ untuk mantan suami. Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana ketentuan yang telah tertulis dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian harta bersama telah memenuhi prinsip keadilan? (2) Bagaimana putusan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap pembagian harta bersama? (3) Apa saja yang melatar belakangi adanya putusan pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan bunyi undang-undang? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah memenuhi prinsip keadilan. Dan mengetahui adanya putusan Pengadilan Agama yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang sekaligus latar belakangnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Data-data diperoleh dari studi dokumen, observasi, dan wawancara yang terkait dengan pembagian harta bersama. Observasi digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan dan pencatatan mengenai hal yang berhubungan dengan proses pembagian harta bersama di Pengadilan agama Tulungagung. Sedangkan metode wawancara dan dokumentasi digunakan untuk menggali informasi mengenai latar belakang adanya putusan pembagian harta bersama yang menyimpang dari aturan hukum, yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 37 jo Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai pembagian harta bersama belum memenuhi prinsip Keadilan. Terutama dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 37, karena belum memberikan penyelesaian pembagian harta bersama secara tuntas. (2) Putusan Pengadilan Agama Tulungagung tidak selalu sesuai dengan ketentuan Undang-undang, hal ini terbukti dalam Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 1993/Pdt.G/2012/PA.TA. (3) Adanya putusan yang menyimpang ini xv dilatar belakangi oleh adanya ketidak seimbangan kedudukan yang terjadi dalam rumah tangga para pihak