PENGATURAN PENGUPAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI’AH (STUDI PASAL 88, 88C, 88D, 90 DAN 92)

Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai berbagai macam peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dampak dari banyaknya regulasi membuat Pemerintah lambat dalam mengambil keputusan penting, terutama di bidang ekonomi dan investasi. Atas dasar inilah kemudian Pemerintah membuat undang-undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja atau dikenal dengan sebutan UU Cipta Kerja. Tujuan UU Cipta Kerja adalah untuk menyederhanakan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengalami tumpang tindih dan bertentangan menjadi satu undang-undang. Namun, terdapat permasalahan dalam UU Cipta Kerja pada Klaster Ketenagakerjaan tentang Pengupahan. Permasalahan terletak pada Pasal-pasal yang dirubah, dicabut dan ditetapkan, sehingga mengancam kemaslahatan hak upah pekerja/buruh. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (Library Research) dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan membaca buku, jurnal, peraturan perundangundangan dan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian. Pengaturan Pengupahan merupakan sebuah kebijakan dan strategi Pemerintah untuk menentukan kompensasi terhadap pekerja/buruh. Dengan lahirnya UU Cipta Kerja dan PP Nomor 36 Tahun 2021, maka pengaturan Pengupahan dalam ketenagakerjaan juga mengalami perubahan. Perubahan Pasalpasal tersebut menjadi masalah dari perspektif Maqa>s}id asy-Syari>’ah atas kebijakan upah, upah sektoral, upah minimum, pengecualian upah minimum bagi UMKM dan struktur skala upah yang merupakan bagian dari perlindungan harta (h}ifz} al-Ma>l). Hal ini menyangkut kebutuhan d}aru>riyyah pekerja/buruh yang terancam dan tidak dapat diwujudkan keberadaannya. Untuk meningkatkan sistem perekonomian, kebijakan tentang pengaturan Pengupahan ini diharapkan mampu memberikan kemaslahatan dan keadilan bagi negara, perusahaan dan juga pekerja, sehingga dapat berjalan seiring dan seimbang