PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH

Perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini membawa implikasi pada keterbukaan arus informasi antar Negara di seluruh dunia. Keterbukaan informasi itu kemudian berimbas pada semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Diantara tata kelola pemerintahan yang banyak disoroti oleh masyarakat adalah bidang pelayanan publik. Pelayanan publik di Indonesia sering di pandang kurang efisien, prosedurnya berbelit-belit, serta waktu dan biaya yang diperlukan tidak menentu. Sehingga pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari kata memuaskan bagi warga masyarakat. Atas dasar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah merancangkan kebijakan pentingnya mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penelitian ini merupakan upaya untuk mencermati bagaimana sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang berdasarkan prinsip Good Governance itu diaplikasikan di instansi pemerintahan. Salah satu instansi pemerinahan tersebut yang menjadi objek penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sementara sumber datanya merupakan sumber data primer yang diperoleh dari subjek-objek secara langsung di lapangan melalui wawancara dan observasi. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari bahan primer berupa undang-undang, bahan sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah menerapkan prinsip Good Governance, tetapi belum sepenuhnya maksimal, seperti khususnya indikator ketepatan waktu penyelesaian yang kurang akurat dan sosialisasi perubahan alur pendaftaran yang semula bisa secara langsung menjadi berbasis online melalui WhatsApp. Jika ditinjau dari perspektif Siyāsah Idāriyah, penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sudah berjalan sesuai dengan prinsip persamaan dan keadilan dalam Islam, dengan dibuktikan dengan adanya perlakuan khusus bagi masyarakat penyandang disabilitas, lansia dan ibu menyusui. Namun belum berjalan sesuai dengan prinsip kemudahan, dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu alur pelayanan dialihkan secara online dan diwajibkan mendaftar melalui WhatsApp