NARASI KESEJAHTERAAN DAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM (ANALISIS MAQASID SYARI'AH TERHADAP KEBIJAKAN NEGARA DI KENDENG)

Salah satu persoalan yang terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, adalah tingkat kesejahteraan masyarakat rendah di tengah sumber daya alam melimpah. Dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, pemerintah mempunyai tugas untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Karena tujuan didirikannya negara Indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa." Adanya sumber daya alam yang melimpah, membuat para pemangku kebijakan dari pusat hingga daerah membuat berbagai kebijakan eksploitasi sumber daya alam dengan tujuan pembangunan untuk kesejahteraan, seperti yang terjadi di Kabupaten Pati. Kabupaten yang memiliki kekayaan alam berupa bentang alam karts, ternyata tidak berdampak besar terhadap kemajuan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya Pati Selatan. Adanya amanat konstitusi untuk mensejahterakan rakyat, tentu harus dijalankan. Hal tersebut kemudian ditafsirkan dengan memberikan legalitas terhadap berbagai praktik eksploitasi sumber daya alam, seperti dikeluarkannya berbagai kebijakan yang mendukung eksploitasi sumber daya alam di Pegunungan Kendeng Utara. Oleh sebab itulah, penelitian ini menggali bagaimana Pemerintah Kabupaten Pati menarasikan makna kesejahteraan terhadap kebijakan yang dibuatnya. Begitu juga sebaliknya, bagaimana respon masyarakat yang menjadi objek kebijakan tersebut. Untuk melihat kenapa pemerintah melakukan hal tersebut, dan bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, digunakan pendekatan Maqāşid Syarī'ah. Dengan mengambil fokus narasi kesejahteraan dibalik kebijakan eksploitasi SDA yang digali hari hasil penelitian lapangan. Terdapat beberapa hasil; bahwa narasi kesejahteraan dibentuk sebagai usaha agar masyarakat mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati tentang eksploitasi SDA di Pegunungan Kendeng Utara, ternyata tidak diterima oleh masyarakat akar rumput, dan melahirkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Sebab kebijakan tersebut bukan kebutuhan primer masyarakat yang mayoritas petani, dan yang terjadi justru mengancam kebutuhan primer mereka, yaitu air dan lahan pertanian