ANALISA PENERAPAN SISTEM JUDICIAL PREVIEW DI INDONESIA PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH

Pada era setelah pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, terdapat begitu banyak undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut tentu menyebabkan kerugian baik itu dalam bidang waktu ataupun anggaran. Selain itu, banyaknya undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional menunjukkan bahwa kualitas daripada produk hukum Indonesia dinilai masih kurang. Hal seperti itu dapat berimbas kepada menurunnya kepercayaan masyasarakat terhadap pemerintah. Judicial review Indonesia merupakan sistem pengujian undang-undang yang telah disahkan. Dalam model pengujian undang-undang, terdapat mekanisme pengujian undang-undang lain seperti judicial preview sebagaimana yang diterapkan di Perancis. Judicial Preview merupakan proses pengujian rancangan undang-undang oleh Dewan Kosntitusi. Pembahasan terfokus pada judicial review Indonesia dan judicial preview Perancis serta penerapannya di Indonesia. Pembahasan tersebut dikaji dengan penelitian hukum normatif meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan pendekatan undang-undang. Sumber data primer penelitian ini adalah Undang-Undang No.8 Tahun 2011 jo. Undang-Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Data sekunder meliputi teks hukum berupa buku, jurnal, laporan penelitian, artikel-artikel dan karya ilmiah sebagai alat yang dapat membantu penyusunan penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggambarkan peraturan-peraturan serta prinsip negara yang berkaitan dengan permasalahan pengujian undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa selain berbeda pada objek dan subjek pengujian, Indonesia dan Perancis mempunyai perbedaan dalam prinsip pemerintahan yaitu supremasi parlemen oleh Perancis dan supremasi konstitusi oleh Indoesia. Keduanya mempunyai situasi dan kondisi yang berbeda sehingga berbeda pula penerapan hukumnya. Sedangkan dilihat dari segi maṣlaḥah mursalah berdasarkan analisis kedua sistem pengujian, dapat dikatakan judicial preview Perancis lebih memberikan kemaslahatan daripada judicial review Indonesia. Berdasarkan analisis penulis, perbedaan kondisi dan situasi Indoensia dan Perancis menjadikan Indonesia tidak tepat apabila memberlakukan judicial preview sebagaimana yang diterapkan di Perancis dengan tujuan kemaslahatan. Secara maṣlaḥah mursalah pengujian konstitusional baik di Indonesia maupun di Perancis keduanya sudah sesuai dengan maksud dan tujuan kemaslahata