IMPLEMENTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTÛRIYYAH

Skripsi ini mengkaji tentang Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dianalisis menggunakan Siyāsah Dustûriyyah. Pemilihan Umum merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilihan Umum sebagai wadah untuk menjaring politikus-politikus yang akan memimpin suatu daerah. Dalam perpolitikan di Indonesia muncul istilah “calon tunggal” dalam Pemilihan kepala daerah. Fenomena pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal memang bukan untuk pertama kalinya di Tahun 2020, Pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal pertama kali pada Tahun 2015 dan semakin meningkat pada tahun berikutnya. Dan puncaknya pada Tahun 2020 yakni terdapat 25 Kabupaten/Kota dengan pemilihan kepala daerah calon tunggal. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 telah diatur mekanisme pendaftaran, pelaksanaan dan syarat-syarat apabila dalam pemilihan kepala daerah hanya terdapat satu pasangan calon. Namun dalam kenyataannya masih terdapat pro dan kontra mengenai aturan persyaratan calon kepala daerah baik itu perseorangan maupun dari partai politik yang dianggap terlalu tinggi. Sehingga angka pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal semakin meningkat. Dan partai politik yang dianggap tidak menjalankan fungsinya dengan baik sebagai rekrutmen politik. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang menekankan pada perolehan data dari Undang-Undang , buku, jurnal dan sebagainya. Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat atau menganalisis sejauh mana aturan atau norma hukum yang berlaku di masyarakat atau menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah calon tunggal sudah sesuai dengan asas-asas pemilihan umum. Namun terdapat perbedaan yang mendasar, dimana dalam pemilihan kepala daerah calon tunggal harus melawan kotak kosong sehingga tidak ada kompetensi. Alur dan pemilihan kepala daerah calon tunggal sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dari sisi tinjauan siyāsah dustûriyyah, pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal sesuai dengan prinsip siyāsah yang menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh penguasa harus menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh penguasa harus sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan