KERJA SAMA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA SUKA JAYA KECAMATAN NASAL PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH

Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Dalam menjalankan tugasnya kepala desa bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai Pasal 55 huruf (b) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana fungsi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah ditampung oleh BPD tidak akan tersalurkan jika BPD dan kepala desa tidak bekerja sama. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di desa Suka Jaya kecamatan Nasal, alasan desa ini di ambil sebagai bahan penelitian adalah karena pembangunan desa khususnya dari segi infrastruktur masih berjalan dengan lambat, masyarakat setempat banyak yang kurang puas terhadap kinerja kepala desa dan BPD, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pembangunan infrastruktur yang belum dibutuhkan tetapi lebih di utamakan. Dari latar belakang itulah peneliti akan merumuskan beberapa permasalahan pokok yaitu bagaimana pandangan maṣlaḥah mursalah dan teori kemitraan terhadap efektivitas kerja sama kepala desa dan BPD di desa Suka Jaya kecamatan Nasal. Penyusun menggunakan penelitian lapangan (field research). Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana efektivitas kerja sama kepala desa dan BPD di masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian yang cara pengumpulan data sesuai dengan keadaan di desa Suka Jaya kecamatan Nasal, kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran terkait efektivitas kerja sama kepala desa dan BPD kemudian di tinjau dari perspektif maṣlaḥah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama kepala desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan di desa Suka Jaya kecamatan Nasal masih belum berjalan dengan semestinya, hal tersebut dapat dilihat dari terabaikannya aspirasi masyarakat serta kurangnya peran masyarakat dalam pembangunan. Fakta yang ditemukan di lapangan masyarakat masih kurang puas terhadap kinerja kepala desa dan BPD. Kepala desa dan BPD kurang musyawarah tentang apa yang akan dibuat untuk pembangunan infrastruktur desa Suka Jaya, dan fungsi kepala desa dan BPD yang masih kurang maksimal, dimana dalammenjalankan tugasnya masih mementingkan kepentingan politik dan mengesampingkan kepentingan masyarakat. Jika, dikaitkan kerja sama kepala desa dan BPD dengan maṣlaḥah mursalah maka bertentangan dengan syarat dan konsep maṣlaḥah mursalah itu sendiri, sesuatu yang dianggap maṣlaḥah hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribad