KONSEP WANPRESTASI DALAM SISTEM DROPSHIPPING MELALUI JUAL BELI ONLINE (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Ini terjadi karena dalam prosesnya jual beli umumnya dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Dengan adanya internet, proses jual beli yang dulu lazimnya dilakukan dengan bertemunya antara pembeli dan penjual secara langsung, sekarang yang terjadi justru sebaliknya yaitu pembeli dan penjual tidak perlu bertatap muka pada saat bertransaksi. Adapun salah satu jual beli yang sekarang banyak digunakan adalah sistem dropshipping. Dropshipping secara sederhana adalah sistem jual beli yang melibatkan tiga pihak sekaligus. Yaitu pembeli, penjual dan supplier (penyedia barang). Penjual dalam konteks ini disebut dropshipper. Adapun wanprestasi secara umum dapat diartikan dengan tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena disengaja maupun karena kelalaiannya sendiri. Dari uraian tersebut muncul pokok masalah yang harus diketahui jawabannya yaitu seperti apa sebenarkan konsep wanprestasi melalui jual beli online menurut hukum Islam dan hukum positif. Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, digunakan penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya dilakukan melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dari berbagai buku, artikel, jurnal dan literatur yang dipandang mewakili (representatif) dan berkaitan (relevan) dengan obyek penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Setelah terkumpul data-data tersebut dilanjutkan dengan analisis memakai teori sanksi hukum Islam dan hukum positif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep wanprestasi dan sanksi dalam sistem dropshipping melalui jual beli online menurut hukum Islam belum mengatur secara rinci. Sedangkan hukum positif sudah mengatur secara rinci yang terdapat dalam aturan hak atau upaya yang dapat dilakukan ketika terjadi wanpretasi oleh pelaku usaha yang ada dalam Pasal 1267 KUHPerdata mengatur mengenai hak-hak konsumen yang merupakan cara dalam upaya hukum untuk mendapatkan hak-haknya kembali. Lebih dari itu, tujuan diberlakukannya hukuman juga supaya dapat memberikan keamanan dan kedamaian bagi semua masyarakat