POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN PRESPEKTIF MASLAHAH

Guna meningkatkan perekonomian, mengatasi over-regulated dan over-lapping pengaturan terkait pembangunan dan investasi di Indonesia, Pemerintah berinisiatif membentuk Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode Omnibus law. Yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan daya saing, mendorong investasi serta membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Namun disisi lain, Undang-Undang Cipta Kerja ini juga mensyaratkan adanya sekitar 500 aturan turunan sehingga berpotensi melahirkan hyper-regulated dan pengaturan yang jauh lebih kompleks. Adapun Undang-Undang Cipta Kerja ini terdiri dari 11 klaster, salah satunya adalah Klaster Ketenagakerjaan. Dalam Klaster Ketenagakerjaan ini Pemerintah berupaya mengharmonisasikan 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, dan juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial. Namun ternyata dalam proses penyusunan, pembahasan hingga pengesahan khususnya pada Klaster Ketenagakerjaan ini menuai banyak kritikan bahkan penolakan dari berbagai kelompok di masyarakat. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelian kepustakaan. Yang kemudian bertujuan untuk menganalisis tentang politik hukum dalam pembentukan Klaster Ketenagakerjaan serta menganalisis pandangan Mas}lah}ah terhahap problematika perubahan pengaturan ketenagakerjaan dalam Klaster Ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinisiatif oleh Pemerintah ini menandakan adanya suatu politik hukum untuk meningkatkan investasi di Indonesia, yang kemudian dilegitimasi dengan hukum. Adapun konfigurasi politik Klaster Ketenagakerjaan ini cenderung otoriter atau non-demokratis, sehingga menghasilkan produk hukum yang elitis dan tidak aspiratif. Namun terkait urgensi perubahan pengaturan ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja dalam pandangan Mas}lah}ah tidak sepenuhnya membawa kemudharatan dan mafsadat. Sebab beberapa perubahan dalam Klaster Ketenagakerjaan ini juga membawa kepada kemaslahatan bagi pekerja/ buruh itu sendiri