KEBIJAKAN SUBSIDI PEMERINTAH TERHADAP UMKM SAAT PANDEMI COVID-19 (PERSPEKTIF EKONOMI MAKRO ISLAM DAN MAQĀṢID SYARI’AH)

Wabah virus Covid-19 telah membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi. Virus Covid-19 telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia. Salah satu sektor yang terkena dampaknya yaitu dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Ada upaya yang dijalankan oleh pemerintah yaitu dengan adanya kebijakan subsidi pemerintah. Masalahnya, bagaimana kebijakan subsidi pemerintah terhadap UMKM jika ditinjau dari segi ekonomi makro Islam dan maqāṣid asysyari’ah. Dalam karya ilmiah ini, jenis penelitiannya adalah library research dan sifatnya adalah deskriptif analitis. Sedangkan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan literatur-literatur yang ada dan wawancara. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif dan filosofis serta menggunakan analisis data dengan metode induktif. Hasil dari penelitian yaitu kebijakan subsidi pemerintah kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sudah sesuai dengan peraturan kementerian yang ada. Namun untuk pendistribusian masih belum merata dan masih ada beberapa pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Beberapa solusi yang bisa ditawarkan oleh sistem ekonomi Islam yaitu dengan penyaluran bantuan langsung tunai, bantuan modal usaha, dan permodalan usaha dengan pinjaman qarḍul ḥasan. Penyaluran bantuan langsung tunai dapat melalui program-program yang telah ada seperti itu PKH (Program Keluarga Harapan), paket sembako, bantuan sosial tunai, BLT (Bantuan Langsung Tunai) desa maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan Kartu Prakerja. Bantuan modal usaha diberikan agar para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dapat bangkit dari keterpurukan. Sedangkan pinjaman qarḍul ḥasan dapat dilakukan karena pinjaman ini tidak mengambil keuntungan apapun dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Dari sisi maqāşid asy-syariʻah bahwa kebijakan pemerintah sudah sangat sesuai dengan maqāşid asy-syariʻah. Pemerintah membuat sebuah kebijakan dengan memperhatikan kemaslahatan masyarakat umum. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan tujuan-tujuan syariat yaitu untuk menjaga agama, menjaga jiwa dan menjaga harta benda