KEDUDUKAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI SUBJEK HUKUM DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PRAKTIK MUAMALAT

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat dengan kondisi keterbatasan dan memiliki persoalan mengenai kedudukannya sebagai subjek hukum. Sedangkan syarat sebagai subjek hukum telah diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif. Termasuk di dalamnya terdapat konsep ahliyah (kecakapan dalam hukum Islam) begitu juga konsep ‘awaridh ahliyah (penghalang cakap hukum). Sedangkan penyandang disabilitas termasuk salah satu kategori dalam penghalang cakap hukum. Namun, dalam UU No 8 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum. Lalu bagaimana kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum menurut hukum Islam dan hukum positif? Sedangkan dalam konteks muamalat, bagaimana kedudukannya dalam bertransaksi? Apakah disabilitas fisik bisa disamakan keabsahannya dalam bermuamalat dengan disabilitas mental? Mengingat bahwa penyandang disabilitas memiliki keterbatasan yang berbeda pada setiap individunya, maka diperlukan pengelompokkan pada setiap penyandang disabilitas berdasarkan hambatannya. Jenis penelitian ini adalah mixed methods, penelitian yang mengintegrasikan penelitian pustaka dengan wawancara. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif analitik. Metode pengumpulan data penelitian menggunakan telaah dan kajian pustaka yang berasal dari buku, artikel, jurnal, pendapat ulama dan pakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan penyandang disabilitas sebagai mukallaf dalam Islam tidak membuat hilang kedudukannya, hanya saja berubah atau berkurang sesuai Pasal 9 dan Pasal 28 UU No. 8 Tahun 2016. Namun dapat juga dinyatakan tidak cakap hukum sesuai Pasal 32 UU No. 8 Tahun 2016 berdasarkan keterangan dokter, psikolog atau psikiater. Penyandang disabilitas termasuk orang yang sempurna dalam status kecakapan menerima hukum (ahliyatul wujub). Namun untuk kecakapan bertindak hukum, kedudukan penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan hambatan dan kemampuannya. Beberapa kategori disabilias ringan tergolong ahliyatul ada’ al kamilah (bertindak hukum sempurna), dan beberapa kategori disabilias sedang dan berat dinyatakan ahliyatul ada’ al naqishah (bertindak hukum tak sempurna) bahkan tidak cakap hukum karena ada ‘awaridh ahliyah (penghalang cakap hukum). Dalam bermuamalat, penyandang disabilitas tetap sah melakukan perikatan menggunakan aksesibilitas bagi yang telah memasuki periode ar-rusyd atau melalui perwalian. Namun karena spesifikasi penyandang disabilitas beragam, maka menimbulkan akibat hukum beragam pula disesuaikan dengan objek dan tujuan akad. Karena menurut hukum Islam dan hukum positif, suatu perikatan dianggap tidak sah apabila terdapat unsur penipuan, kekhilafan dan paksaan. Para ulama’ telah memberikan ketetapan bermuamalat bagi penyandang disabilitas dengan tujuan menjaga harta kekayaan agar tidak merugikan orang tersebut. Hal tersebut sesuai dengan asas al musawah (asas persamaan), dimana setiap orang mempunyai kesempatan untuk bermuamalat dengan saling melengkapi atas kekurangan dan kelebihan orang lain