ISLAMISME DAN POS-ISLAMISME dalam Dinamika Politik Indonesia Kontempore

Kajian politik Islam, yang sebelum dekade 1990-an lebih menggunakan istilah “fundamentalisme Islam”, sempat mengalami kejenuhan pada akhir 1990-an. Pada masa ini pula mulai dicari istilah alternatif dari “fundamentalisme” yang dirasa kurang tepat untuk menggambarkan fenomena Islam politik. Lalu muncul pula istilah “Islamisme”, walau istilah ini telah dipergunakan sebelumnya, dalam pengertian Islam sebagai “isme” atau ideologi yang mencakup semua aspek, termasuk politik. Namun, masa ini juga merekam gejala anomali dalam gerakan Islamis, terutama di Timur Tengah, karena perjuangan “dari atas” (negara Islam) mengalami kebuntuan. Fenomena Islamisme pun mengalami pergeseran dari berorientasi pendirian negara Islam ke pemantapan masyarakat Islam dengan cara-cara demokratis. Ini yang mendorong perdebatan para ahli, seperti Olivier Roy dan Asef Bayat, untuk melahirkan istilah konseptual baru, yakni “pos-Islamisme”. Namun fenomena ini pun tidak tunggal dan masih diperbincangkan dan diperdebatkan. Setelah tragedi WTC kajian politik Islam, dan hubungan agama dan politik secara umum, menjadi marak kembali. Apalagi lalu diikuti dengan kemunculan Taliban, Al-Qaida, ISIS, Boko Haram dan sebagainya. Semuanya ingin menjelaskan mengapa fenomena radikalisme agama muncul kembali dalam bentuknya yang justru lebih ekstrem. Apa yang digambarkan oleh Roy sebagai kegagalan Islam politik ternyata bukan berarti hilangnya kelompok yang ingin mendirikan negara Islam secara revolusioner dan semuanya lalu menempuh jalur pos-Islamisme. Kelompok-kelompok baru ini justru lebih agresif dan ofensif dalam menggunakan cara-cara kekerasan, dengan terorisme dan peperangan, sebagaimana yang terjadi di Afghanistan, Iraq, Syiria, Nigeria, dan, harus kita sebut, Indonesia, walau dalam skala yang lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara itu. Fenomena-fenomena di atas memunculkan beberapa pertanyaan, seperti bagaimana fenomena Islamis dan pos-Islamisme di Indonesia? Bagaimana dinamikanya? Bagaimana pula respons organisasi-organisasi massa Islam lain terhadap mereka? Dan pertanyaan ini pula yang mendorong kami, Center for the Study of Islam and Social Transformation (CISForm) UIN Sunan Kalijaga untuk melakukan sejumlah program, baik berupa diskusi, seminar, workshop, penelitian, dan publikasi terkait Islamisme, pos-Islamisme dan deradikalisasi. Buku yang ada di tangan pembaca ini bukanlah berasal dari penelitian yang kami lakukan secara terpadu, namun dari call for papers. Buku ini dengan variasi topik dan pendekatan yang digunakan, adalah kumpulan berbagai penelitian yang dilakukan oleh masingmasing penulisnya. Tidak terdapat argumen dasar yang secara koheren dipertahankan di setiap bab. Setiap bab merupakan hasil penelitian dengan argumennya sendiri-sendiri. Namun, semuanya mengkaji dan menganalisis eksistensi dan dinamika Islamisme dan pos-Islamisme di Indonesia terutama pasca-Orde baru. Di antara yang tidak dapat kami hindari adalah pengulangan kajian teoretis tentang Islamisme dan pos-Islamisme, karena masingmasing mendukung argumentasi internal masing-masing bab. Karena alasan ini juga ada artikel yang tetap kami pertahankan dalam bahasa Inggris dan tidak kami terjemahkan. Terkait peristilahan, kami mempertahankan penulisan “pos-Islamisme”, bukan “postislamisme”, “posislamisme”, “post-Islamisme”, atau “pascaislamisme”, dengan alasan untuk mempertahankan istilah aslinya dalam bahasa Inggris “post-Islamism”, dengan mengganti “post” menjadi “pos”