BIROKRASI KERAJAAN MATARAM ISLAM PADA MASA PEMERINTAHAN SULTAN AGUNG TAHUN 1613-1645 M

Kerajaan Mataram Islam memiliki arti penting dalam sejarah peradaban Islam di Nusantara, khususnya di Jawa. Sultan Agung adalah raja ke III (1613- 1645 M) Mataram yang memiliki peran besar terhadap kejayaan kerajaan. Pada masa awal atau selama masa kekuasaannya, kondisi pemerintahan diliputi ketegangan politik, baik dengan para penguasa Jawa di wilayah lainnya, maupun dengan bangsa asing yang berujung pada peperangan. Hal ini terjadi, di samping karena untuk mempertahankan daerah kekuasaan, juga untuk memperluas ekspansi wilayah sebagai misi Sultan Agung, yaitu menguasai Jawa Kebijakan Sultan Agung membagi dalam dua bagian kepemimpinan, yakni birokrasi pemerintahan pusat (Keraton) dan birokrasi pemerintahan daerah di luar Keraton (mancanegara). Birokrasi pemerintahan pusat dipimpin langsung oleh raja yang berkuasa berdasarkan pada garis kekuasaan kharismatik tradisional. Sementara itu, wilayah kekuasaan birokrasi pemerintahan daerah meliputi daerah- daerah di luar Keraton dan daerah-daerah pesisir. Dari kebijakan Sultan Agung dalam mengatur wilayah kekuasaannya tersebut akan menimbulkan dampak perubahan dalam berbagai bidang antara lain; bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Obyek kajian tentang birokrasi ini diteliti dengan menggunakan dua pendekatan yaitu politik dan sosiologi. Untuk mempermudah penelitian digunakan teori ‘ashabiyah menurut Ibnu Khaldun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui birokrasi Mataram Islam masa Sultan Agung, untuk mengetahui faktor yang mendorong tumbuhnya birokrasi yang kuat, dan untuk mengetahui konsep teori ‘ashabiyah Ibnu Khaldun dan relevansinya dalam birokrasi Mataram Islam masa Sultan Agung. Penelitian ini membuktikan bahwa teori ‘ashabiyah Ibnu Khaldun ini sebagai sarana untuk mencapai suatu kekuasaan yang ingin dicapai dengan cara menjalankan solidaritas kelompok, yang dimana birokrasi Mataram Islam ini ditinjau menggunakan solidaritas sosial masyarakat dengan sistem konteks kekuasaan politiknya dikuasai oleh keluarga besar Kerajaan Mataram Islam secara turun temurun. Dalam menjalankan pemerintahan birokrasi kerajaan Mataram dibagi menjadi dua bagian, yakni birokrasi pemerintahan pusat (keraton) dan birokrasi pemerintahan daerah di luar keraton (mancanegara). Birokrasi pemerintahan pusat dipimpin langsung oleh raja yang berkuasa berdasarkan pada garis kekuasaan kharismatik tradisional. Sementara itu, wilayah kekuasaan birokrasi pemerintahan daerah meliputi daerah-daerah di luar kraton dan daerah-daerah pesisir dipimpin langsung oleh raja melalui wakil setingkat menteri atau disebut dengan wedana