PERGESERAN PANDANGAN TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SATU SUKU (ENDOGAMI) PADA MASYARAKAT MUSLIM SUKU ALOR DI KECAMATAN ATAMBUA BARAT, KAB. BELU- NUSA TENGGARA TIMUR: ANTROPOLOGI HUKUM

Penelitian ini berangkat dari ketertarikan penulis terhadap ketentuan adat masyarakat suku Alor yang melarang melakukan perkawinan dengan anggota satu suku (endogami). Meskipun telah banyak penelitian membahas tema yang sejenis, namun perbedaan penelitian ini adalah karakter masyarakat yang berada dalam wilayah mayoritas katolik, dan terdiri dari beragam suku dan budaya. Alasan bagi sebagian besar masyarakat yang melarang perkawinan endogami adalah alasan secara biologis dan juga geneologis. Seiring dengan perubahan zaman terdapat masyarakat yang masih mempertahankan ketentuan adat dan juga ada yang telah berubah cara pandangnya, oleh karena itu penelitian ini ingin melihat faktor apa saja yang mempengaruhi kedua pendapat tersebut dan bagaimana relasi antara sistem hukum Adat, Islam, dan Negara saling mempengaruhi dalam sistem perkawinan suku Alor secara umum. Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum dengan teori pluralisme hukum John R. Bowen dan juga pergumulan hukum adat dan Islam oleh Ratno Lukito. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan data primer observasi langsung pada masyarakat muslim suku Alor dan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat suku Alor di Atambua Barat, selain itu didukung pula data sekunder berupa buku-buku dengan tema yang terkait perkawinan endogami maupun eksogami. Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat yang masih melaksanakan larangan perkawinan endogami adalah 1. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap agama 2. Masih kuatnya peranan tokoh adat, dan 3. Kepercayaan masyarakat terhadap mitos. Sedangkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap larangan perkawinan satu suku disebabkan faktor, 1. Meningkatnya taraf pendidikan, 2. Pemahaman masyarakat tehadap ajaran agama, 3. Kompleksitas pergaulan individu (akulturasi), 4. Menguatnya peran ulama dalam masyarakat. Pergeseran cara pandang masyarakat tidak luput dari peran hukum Adat dan hukum Islam yang saling melengkapi, berdialog dan bersinergi satu sama lain sehingga dapat berfungsi sesuai tempat masing-masing. Penerapan hukum Islam tidak mengesampingkan adat dan budaya yang telah lama dipraktikkan dan penerapan adat dan budaya tidak pula melanggar nilai-nilai ajaran agama Islam. Dengan adanya penelitian ini dan penelitian yang membahas tema terkait diharapkan mampu memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa hukum adat dan hukum Islam bukan sesuatu yang terpisahkan dan tidak mungkin disatukan dalam kehidupan masyarakat