PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Indonesia saat ini merupakan negara yang terlibat dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi, namun disisi lain banyak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh berbagai pihak sehingga terjadi perbuatan melawan hukum seperti pencemaran nama baik. Informasi dan transaksi elektronik merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki setiap orang sebagaimana disebutkan dalam berbagai instrument hukum nasional dan internasional mengenai hak asasi manusia adalah bebas dari penyiksaan, ancaman dan direndahkan martabatnya. Termasuk dalam klasifikasi merendahkan martabat manusia dan kehormatan manusia, termasuk didalamnya pencemaran nama baik. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji apakah ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik sudah selaras dengan prinsip kebebasan berpendapat dalam islam dan bagaimana prinsip kebebasan berpendapat dalam islam studi terhadap pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Siyasah Dusturiyah. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum menggunakan Sumber data dari fakta-fakta dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan data sekunder. Sementara teori yang digunakan adalah teori Siyasah Dusturiyah dan konsep Hurriyah al-Ra‟yi. Teori yang digunakan untuk menganalisis apakah ketentuan pasal pencemaran nama baik dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah selaras dengan prinsip kebebasan berpendapat dalam Islam. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat dalam islam terhadap pasal 27 ayat (3) pencemaran nama baik belum ada keselarasan dalam memanandang pasal pencemaran nama baik, karena tidak sesuai apa yang di cita-citakan oleh warga negara dan tidak ada hubungan timbal balik antara negara dan warga negaranya. Meskipun dalam pelaksanaanya pasal 27 ayat (3) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaski Elektronik masih mengalami beberapa kendala yaitu kurang bijak dan positif bagi seseorang yang hendak melontarkan argumentasi di media soial dan pemerintah harus lebih sigap dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi serta perkembangan masyarakat. Dengan begitu, perlindungan terhadap hal-hal yang berkaitan tepat sasaran