PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) BAGI LEGISLATIF DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH DAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Berdasarkan Pasal 426 dalam UU No. 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa penggantian antarwaktu (PAW) calon terpilih anggota legislatif apabila anggota legislatif terpilih meninggal dunia, mengundurkan diri, dan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota legislatif, serta terbukti melakukan tindak pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka, dalam hal calon terpilih anggota legislatif yang dimaksud sebelumnya telah ditetapkan oleh KPU dan kemudian, calon terpilih anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut diganti oleh KPU dengan calon dari daftar calon tetap partai politik peserta pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya. Akan tetapi, putusan Mahkamah Agung Nomor: 57/P/HUM/2019 berkata lain. Penelitian ini termasuk kategori sebagai penelitian pustaka (library research). Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kedudukan partai politik melakukan penggatian antarwaktu. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder. Kemudian dilakukan analisis dan dideskripsikan data yang telah diperoleh. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, maka kedudukan partai politik mengganti calon anggota legislatif bagi kader yang dianggap baik dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama, dalam perspektif hukum tata negara, partai politik memilki wewenang melakukan PAW terhadap anggota legislatif bukan calon anggota legislatif. Hal ini berdasarkan pada Pasal 22B UUD NRI 1945, Pasal 239 hingga Pasal 241 dalam UU No. 17 Tahun 2014 dan Pasal 12 huruf (g) dan (h) UU No. 2 Tahun 2011. Sementara, yang memiliki wewenang melakukan PAW terhadap calon anggota legislatif adalah KPU bukan partai politik. Hal ini berdasarkan Pasal 426 dalam UU No. 7 Tahun 2019 dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1). PKPU No. 6 Tahun 2017. Kedua, dalam perspektif maslahah mursalah, oleh karena UU Parpol, UU MD3 dan UU Pemilu beserta peraturan pelaksanaannya tidak memperoleh pertentangan dari kalangan umat Islam, maka secara tidak langsung, regulasi tersebut tidak bertentangan dengan sumber dan dalil hukum Islam. Sehingga, partai politik tidak memiliki wewenang melakukan PAW terhadap calon anggota legislatif