PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Yogyakarta dalam prosesnya memilki serangkaian agenda yang telah dipersiapkan secara sistematis dan struktural sesuai dengan peraturan yang telah ada. Kenyataan bahwa biaya konsumsi dasar di kota Yogyakarta terbilang cukup murah, rata-rata pengeluaran per-kapita sebulan di tahun 2019 mencapai Rp1.745.570,- dan rata-rata konsumsi protein per-kapita sehari adalah sebesar 75,50 gram. Rumusan masalah yang dianalisis dalam penelitian ini, antara lain: Bagaimana latar belakang perumusan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 257/Kep/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta? Bagaimanakah Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 257/Kep/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta dilihat dari perspektif Maslahah Mursalah? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriftif-analisis, yaitu penelitian guna berusaha mendeskripsikan, menguraikan dan menganalisis, Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan Hukum Normatif atau sering juga disebut sebagai pendekatan Yuridis-Normatif, adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Teknik analisa dalam penelitian ini menggunakan penalaran deduksi, menyangkut penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisi, dengan menggunakan penalaran deduksi. Keputusan Gubernur (DIY) No. 257/Kep/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020 dilihat dari Perspektif Maslahah Mursalah, yang memuat besaran Upah Minimum Kota (UMK) Yogyakarta senilai Rp2.004.000 (dua juta empat ribu rupiah), bagi penelliti memenuhi poin penting dalam Maslahah Mursalah yaitu kemaslahatan bersama. Proses penetapan upah minimum melibatkan pihak-pihat terkait yang berada dalam wadah Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota karena Penetapan Upah Minimum merupakan perjanjian bersama antara pihak-pihat terkait untuk menjaga kemaslahatan bersama