PERLINDUNGAN TERHADAP HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN BUKU DI YOGYAKARTA

Secara yuridis Hak Cipta telah dipergunakan dalam Undang-Udang Nomor 6 Tahun 1982 sebagai penganti istilah hak pengarang yang dipergunakan dalam Auteurswet 1912. Meskipun aturan tentang perlindungan hak cipta atas buku sangat jelas sudah diatur tetapi dalam kenyataan di lapangan banyaknya buku bajakan yang beredar bebas di pasaran. Penulis atau pemegang hak cipta sangat miris melihat masih banyak terjadi pembajakan buku yang dilakukan oleh orang yang hanya mencari keuntungan pribadi, tanpa memperhatikan hak ekonomi, dan hak moral penulis buku yang susah payah mengejawantahkan hasil pikirannya ke dalam bentuk tulisan. Jaringan pembajak buku sangat rapi dan terorganisir sehingga sulit dilacak keberadaanya. Buku-buku bajakan tersebut biasanya dijual dengan harga yang jauh lebih murah, namun berkualitas rendah sehingga buku bajakan tersebut tidak jarang banyak yang cepat rusak. Dalam penelitian ini, terdapat 2 (dua) rumusan masalah, diantaranya: Apakah Undang-Undang Hak Cipta sudah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pemegang hak cipta buku serta bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dalam pembajakan buku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field reseach) langsung di lapangan yaitu di Direktorat Jendral Kekayakan Intelektual Kementrian Wilayah Kementrian Hukum dan HAM DIY, dengan sifat penelitian ini deskriptif analisis, yang bertujuan menggambarkan realitas objek teliti, dalam rangka menemukan diantara dua gejala lain dengan memberikan gambaran secara sistematis, mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut dilapangan. Adapun kerangka teori yang dilindungi ada 3 (tiga), diantaranya: Perlindungan Hukum; Teori Hak Cipta; Teori Lisensi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa perlindungan Hak Cipta atas pembajakan buku yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di Yogyakarta belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pemegang hak cipta buku, bahkan terkesan dikesampingkan karena masyarakat terbiasa dengan pembajakan yang dinilai wajar untuk dilakukan dan belum adanya kesadaran untuk menghargai karya cipta buku. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak mengharuskan atau penekanan mengenai pendaftaran pemegang hak cipta buku untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Untuk itu pentingnya peran aktif pihak korban atau pemegang hak cipta dalam kasus pembajakan buku untuk melakukan langkah awal yaitu mengirim somasi kepada pihak yang diduga melakukan pembajakan buku atas karya ciptaanya. Apabila hal tersebut tidak berhasil maka langkah yang harus ditempuh adalah melalui jalur hukum yaitu dengan melakukan laporan aduan ke pihak polisi atau PPNS, hal ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai wewenang dalam hak cipta atas karya buku yang dibajak diantaranya; pencipta itu sendiri, pemegang ciptaan, kuasa atas ciptaan, dan pihak yang diberi wewenang lisensi