ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN GANTI RUGI ATAS PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARI’AH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NO.84/PDT.G/2019/PA.Yk)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa pengadilan agama selain memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara dalam bidang hukum keluarga, pengadilan agama juga memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syari’ah, salah satunya terkait tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penetapan ganti rugi yang disebabkan adanya perbuatan melawan hukum sangatlah terbatas, sehingga dalam prakteknya para hakim di pengadilan agama banyak melakukan ijtihad hukum sendiri. Salah satu perkara yang berisi tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum adalah perkara nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Yk. Dalam perkara tersebut penggugat menuntut adanya ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dalam menutup buku tabungan BTN Syari’ah dengan nomor rekening 704xxxxxx tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada penggugat. Dalam putusannya majelis hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut dengan mendasarkan putusannya pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan fakta-fakta di persidangan. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian yang bersifat preskriptif. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan model deduktif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Yk sebagai data primer yang didukung dengan beberapa peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku, jurnal, kitab-kitab klasik dan kontemporer, makalah, serta penelitian ilmiah lainnya sebagai data sekunder. Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menetapkan ganti rugi yang diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Yk majelis hakim mengacu pada ketentuan Pasal 1375 dan 1372 KUHPerdata, yurisprudensi nomor 650/PK/Pdt./1994 dan doktrin hukum yang disampaikan oleh Prof. Rosa Agustina. Adapun pertimbangan hakim dalam menetapkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum didasarkan pada faktafakta yang terungkap di persidangan dan kondisi serta keadaan para pihak seperti penggugat yang telah nyata dipermalukan harga dirinya akibat perbuatan tergugat dan penggugat telah secara nyata mengeluarkan biaya untuk berperkara dan mempertahankan hak-haknya. Dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan tersebut telah sejalan dengan prinsip penemuan hukum dan prinsip hukum Islam terutama maqasid asy-syariah yakni dalam rangka perwujudan hifz al-mal, hifz al-‘ird, dan keadilan meskipun dasar hukum tersebut diambil dari ketentuan hukum umum