PRAKTIK ADOPSI DAN PENERAPAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK (KAJIAN DI DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Dalam kehidupan berkeluarga setiap pasangan suami-istri berkeinginan mempunyai keturunan dari darah dagingnya sendiri. Tetapi dalam kenyataannya banyak pasangan suami istri yang kesulitan dalam mendapatkannya. Oleh karena itu, mereka yang belum mempunyai anak memilih untuk mengadopsi anak. Namun, adopsi anak tidak semudah yang mereka bayangkan karena mengadopsi anak itu sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain peraturan perundang-undangan, dalam melakukan adopsi anak hal yang paling penting dan harus diperhatikan yaitu harus didasarkan pada konsep kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan anak angkat. Maka dari itu, dalam skripsi ini penulis memfokuskan pada mekanisme adopsi anak yang dilakukan di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta serta dalam melakukan proses adopsi anak, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerapkan konsep terbaik bagi anak atau belum. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan dua teori yakni teori Good Governance dan teori kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dimana jenis penelitian ini menganalisis permasalahan dengan merujuk pada data-data sekunder seperti peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan konsep kemaslahatan anak dalam praktik adopsi anak. Penelitian ini juga merujuk pada data primer yaitu hasil wawancara kepada pihak Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil yang penulis dapatkan dalam penelitian ini yaitu: pertama, Dinas SosiaDaerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan adopsi menerapkan tiga tahapanyaitu, tahap administratif, tahap kunjungan pertama dan tahap kunjungan keduaKedua, penulis menemukan dua isu yang menegaskan belum terpenuhinykepentingan terbaik bagi anak, yaitu isu beda agama antara Calon Orang Tua Angka(COTA) dengan Calon Anak Angkat (CAA) dan isu usia Calon Orang Tua Angka(COTA) sudah melampaui batas. Kajian ini menemukan secara umum bahwa secarmekanisme praktik di Dinas Sosial ini telah merujuk pada Peraturan PemerintahNomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanan Pengangkatan Anak yaitu ditolak atautidak diproses. Namun, dalam isu berkaitan dengan beda agama, dalam hal diman sudah ada unsur kelekatan, demi menerapkan konsep kepentingan terbaik bagi anakpihak Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan persetujuan ataurekomendasi kepada Calon Orang Tua Angkat (COTA) untuk mengasuh Calon AnakAngkat (CAA) dengan memberikan pesan agar tidak mengubah agama anak tersebusampai anak tersebut dewasa atau sudah bisa memilih agamanya sendiri. Dalampenelitian ini, pihak Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta juga tidakmemberikan rekomendasi untuk praktik hukum pengangkatan secara resmi