ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 101/PUU-XIV/2016 TENTANG KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN BERSIFAT WAJIB PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIʻAH

Masyarakat yang sejahtera dalam suatu negara salah satunya dapat dinilai dari tingkat kesehatan warga masyarakatnya. Dalam hal ini pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang didasarkan atas perintah konstitusi yang mengamanatkan dibentuknya suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pada akhir 2011 terbit Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) dan diimplementasikan melalui BPJS pada tahun 2014. Dalam perjalanannya terjadi masalah mengenai kepesertaan BPJS, seperti dalam Putusan MK Nomor 101/PUU-XIV/2016 tentang kepesertaan BPJS yang bersifat wajib, berawal dari UU BPJS mengamanatkan kepada seluruh masyarakat untuk wajib menjadi peserta dari program pemerintah tersebut. Namun, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan memiliki kebijakan dalam pengembangan sistem jaminan sosial daerah yang telah ada sebelum adanya BPJS Kesehatan yakni pada tahun 2009. Sehingga, penulis dalam hal ini menganalisis tentang pandangan Maqāṣid asy-syarīʻah terhadap Program Yankestis dan kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib, serta akibat hukum dari pelaksanaan program Yankestis Kabupaten Gowa Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan metode pengumpulan data pustaka yang dapat diperoleh dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analysis, yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif. Selanjutnya, penulis akan mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan Putusan MK Nomor 101/PUU-XIV/2016 tentang Kepesertaan BPJS bersifat wajib. Setelah data tersebut terkumpul penulis menganalisis data tersebut dengan perspektif Maqāṣid asy-syarīʻah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pandangan Maqāṣid asysyarīʻah terhadap program Yankestis Kabupaten Gowa memiliki kemaslahatan yakni mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gowa secara optimal, hal ini termasuk ke dalam hifz nafs yakni menjaga jiwa atau haq al-Hayat (hak untuk hidup). Hak hidup ini diorientasikan pada pelayanan Kesehatan, mendapatkan fasilitas Kesehatan, dan mendapatkan obat. Utamanya yakni mendapatkan pelayanan dan fasilitas Kesehatan tersebut secara layak, adil, dan dapat di nikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Gowa. Putusan MK Nomor 101/PUU-XIV/2016 tentang Kepesertaan BPJS bersifat wajib perspektif Maqāṣid asy-syarīʻah memiliki ’illat yakni memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dan melindungi hak-hak perorangan manusia sebagai warga negara. Hal ini termasuk perwujudan dari Hifz ‘irdi (perlindungan kehormatan) dan hifz nafs (perlindungan jiwa dan raga) dalam konsep Maqāṣid asy-syarīʻah, yang berangsur-angsur diganti menjadi perlindungan harkat dan martabat manusia dan bahkan diganti hingga sekarang dengan perlindungan hak-hak asasi manusia. Sehingga, tujuan adanya kepesertaan bersifat wajib adalah dapat terpenuhinya jaminan sosial khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan yang sama bagi seluruh warga negara