ANALISIS TUGAS KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF SIYASAH TANFIẒIYYAH

Dalam masyarakat, pemberdayaan bisa dilakukan secara berkelompok dengan sistem yang telah disepakati dengan tujuan bersama. Pemberdayaan masyarakat ini sulit dilakukan tanpa adanya pihak lain yang berperan sebagai pemodal, pemimpin, dan pengawas pemberdayaan. Peran tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah, oleh karena itu Pemerintah harus turuntangan untuk memberdayakan dan memfasilitasi pemberdayaan dalam masyarakat. Pemerintah sudah diberikan mandat Undang-Undang untuk memberdayakan masyarakat Desa. Seiring dengan mandat tersebut, Pemerintah juga sumberdaya yang cukup untuk memberdayakan Desa di Indnesia, baik dari legitimasi kekuasaan, SDM, dan meteri. Namun, dengan melihat secara empiris, desa masih merupakan wilayah yang kurang maju dalam banyak aspek. Atas dasar pemikiran tersebut penulis mencoba untuk menelitipelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa melalui perepektif alternatif, yaitu siyasah tanfidziyah. Dengan ini diharapkan penulis dapat menemukan permasalahan yang tidak disadari sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-konseptual, dimana objek penelitian adalah sebuah aturan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang telah dibentuk menjadi sebuah konsep pelaksanaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dan bersifat deskriptif-analitik. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data-data dalam penelitian ini penulis penuhi melalui teknik kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan metode induktif, karena penulis menganalisis beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk menuju kesimpulan umum mengenai pemberdayaan masyarakat desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat desa oleh pemerintah desa dalam melaksanakan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang terkandung dalam siyasah tanfidziyah. Namun, dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa telah menggunakan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam perspektif siyasah tanfidziyah