TINJAUAN HUKUM PROGRESIF DAN MASLAHAH TERHADAP PENETAPAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks)

Masyarakat Indonesia merupakan masyarkat majemuk atau masyarakat yang pluralistik. Hal tersebut dapat dilihat secara sosio-antropologis dimana Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, bahasa dan budaya serta agama. Fenomena nikah beda agama secara obyektif-sosiologis sebagai sesuatu yang wajar karena masyarakat Indonesia memeluk beraneka ragam agama dan kepercayaan. Perkawinan beda agama dapat menimbulkan persoalan dari berbagai segi diantaranya keabsahan perkawinan itu sendiri berdasarkan undang-undang perkawinan yang berlaku. Penelitian ini menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar, tinjauan hukum progresif dan maslahah terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memutuskan permohonan izin perkawinan beda agama, serta implikasi hukum yang timbul terhadap penetapan hakim dalam menetapkan izin nikah beda agama di Pengadilan Negeri Makassar. Dalam hal ini adalah penetapan hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pustaka (library research) dengan cara mengumpulkan dan menyelidiki literatur-literatur, seperti buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang terkait nikah beda agama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik dalam hal ini penyusun menggambarkan bagaimana penetapan izin nikah beda agama yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Makassar kemudian dari gambaran tersebut dilakukan analisis berdasarkan sudut padang hukum progresif dan masḷahah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penetapan hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks. Pertama, dasar pertimbangan yang digunakan hakim Pengeadilan Negeri Makassar adalah Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1400 K/Pdt/1986 dan Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Kedua, hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan tindakan yang progresif dalam berhukum. Ketiga, Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangannya baru mewujudkan maslahat para pemohon pada tingkatan h}ajiyyah dimana hakim berasumsi bahwa supaya perkara ini tidak berlarut-larut maka hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan. Keempat, implikasi hukum setelah dikeluarkannya putusan ini tidak ada persoalan karena secara yuridis perkawinan mereka sah karena telah dikeluarkannya penetapan oleh pengadilan yang berwenang untuk itu, serta putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum