PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SUAMI KELAINAN SEKSUAL (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMER: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk)

Umumnya pembatalan perkawinan dilakukan dengan alasan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan seperti yang dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama islam. Akan tetapi di Pengadilan Agama Yogyakarta terdapat fenomena menarik mengenai putusan pembatalan perkawinan nomor: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk dimana dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan. Alasan pembatalan perkawinan dalam perkara ini adalah suami menderita kelainan seksual sehingga pemohon merasa tertipu. Penyusun dalam skripsi ini mencoba untuk menganalisis mengapa kelainan seksual dalam perkara ini dapat dijadikan suatu alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan dan apa yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) yang bersifat preskriptif. Penyusun dalam menganalisa permasalahan ini menggunakan analisis data kualitatif dengan cara berfikir deduktif, yaitu dengan mengkaji ketentuan dalam aturan yuridis dan normatif mengenai putusan permohonan pembatalan perkawinan nomor: 176/Pdt.G/PA.Yk kemudian dijadikan dasar untuk menganalis. Analisis putusan permohonan tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan maka disimpulkan bahwa kelainan seksual yang diajukan pemohon dalam perkara pembatalan perkawinan nomor: 176/Pdt.G/2019/PA.Yk dapat diterima sebagai salah satu bentuk penipuan atau salah sangka yang dilakukan oleh termohon kepada pemohon, karena termohon dengan sengaja menutupi kelainan seksual yang dideritanya dan alasan pembatalan perkawinan dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum Islam. Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pembatalan perkawinan ini adalah Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Penjelasan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengaturan dalam Pasal 1328 KUHPerdata, Indentitas menurut Erikson, dan berdasarkan Dalil Syar’i dalam Kitab Sira>jul Wahha>j. Tinjauan hukum Islam mengenai dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini menurut penyusun telah sesuai dengan hukum Islam dimana dalam perkara ini dasar hukum yang digunakan tidak terlepas dari kitab fiqh serta telah sesuai dengan qawa>’idul fiqhiyyah yaitu seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus sesuai dengan kemashalatan terhadap rakyat dan hakim juga telah menghilangkan kemudaratan bagi pemohon dalam perkara ini