TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN SEMARGA DALAM MASYARAKAT BATAK MANDAILING ( STUDI KASUS DESA PULAU RAKYAT PEKAN KECAMATAN PULAU RAKYAT KABUPATEN ASAHAN SUMATERA UTARA)

Perkawinan semarga merupakan perkawinan yang sedarah atau sekandung dianggap sedarah karena memiliki marga yang sama (namariboto). Perkawinan semarga sangat dilarang oleh suku Adat Batak Mandailing karena perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena sudah melanggar adat istiadat yang sudah berlaku sejak turun-temurun. Perkawinan semarga ialah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bermarga sama (lubis dengan lubis ataupun marga yang lain dengan marga yang sama dengannya) . Marga di peroleh dari garis keturunan dari Ayah yang bersifat patrilineal. Perkawinan semarga sangat dilarang keras oleh masyarakat adat batak Mandailing. Sistem Perkawinan masyarakat adat batak mandailing adalah sistem Perkawinan eksogami yaitu mencari pasangan hidupnya diluar dari marganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis larangan perkawinan semarga dalam masyarakat adat Batak Mandailing khususnya di Desa Pulau Rakyat Pekan kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Sumatera Utara. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana sikap masyarakat terhadap perkawinan semarga, dan makna larangan perkawinan semarga di Desa Pulau Rakyat Pekan serta mencari tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan semarga dalam Adat Batak Mandailing. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan antropologis dan sosiologis dengan metode analisis data deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan semarga menurut adat batak Mandailing tetap dilarang karena dianggap sedarah atau satu kakek yang sama dan dapat merusak partuturon (hubungan tegur sapa). Kemudian seiring berjalannya waktu banyak masyarakat yang sudah tidak mematuhi perkawinan semarga seperti yang terjadi di Desa Pulau Rakyat Pekan ,sikap masyarakat sudah banyak yang tidak mematuhi larangan perkawinan semarga dan sudah banyak juga yang melanggar walaupun dimata Adat Batak Mandailing salah akan tetapi tidak salah menurut hukum Islam. Bagi masyarakat Desa Pulau Rakyat Pekan Hukum Islam lebih diutamakan daripada Hukum Adat. Menurut Hukum Islam larangan perkawinan terbagi dua yaitu Mahram Muabbad (haram untuk dinikahi selamanya) dan Mahram Ghaira Muabbad (haram dimikahi untuk sementara waktu), selama perkawinan tersebut tidak melanggar hukum Islam maka perkawinan tersebut dianggap sah. Hukum Islam juga tidak ada ayat atau dalil yang menjelaskan larangan perkawinan semarga. Perkembangan zaman inilah yang memepengaruhi wawasan masyarakat menjadi luas dan rasional dan mereka memiliki pemahaman bahwa hukum Islam lebih relevan untuk diikuti