Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “ Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) persepektif fiqh siyâsah”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)? bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)? Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Ko...
Negara hukum adalah Negara yang tatanannya diatur sebaik-baiknya oleh hukum secara hirarki agar dapa...
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah karakteristik Perpu dan konstitusionalitas kewen...
Kewenangan Mahkamah konstitusi diperoleh langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia...
Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif, ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan d...
Judicial review merupakan suatu upaya hukum agar dapat keluar dari peroalan regulasi yang dihasilkan...
Judicial review merupakan salah satu jalan keluar dari permasalahan meningkatnya jumlah peraturan pe...
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa kewenangan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi seba...
Permasalahan pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung dan M...
Kewenangan pengujian peraturan Perundang-Undangan tersebut sacara normative diletakkan hanya pada du...
Wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ...
Buku ini memberikan pemahaman yang utuh mengenai konsepsi pengujian peraturan perundang-undangan seb...
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara judicial review memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibac...
Skripsi ini mengkaji tentang Hak Uji Materiil Mahkamah Agung atas Peraturan Daerah perspektif Siyāsa...
Tujuan Penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui sejauhmana Mahkamah Konstitusi RI telah menj...
Negara hukum adalah Negara yang tatanannya diatur sebaik-baiknya oleh hukum secara hirarki agar dapa...
Negara hukum adalah Negara yang tatanannya diatur sebaik-baiknya oleh hukum secara hirarki agar dapa...
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah karakteristik Perpu dan konstitusionalitas kewen...
Kewenangan Mahkamah konstitusi diperoleh langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia...
Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif, ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan d...
Judicial review merupakan suatu upaya hukum agar dapat keluar dari peroalan regulasi yang dihasilkan...
Judicial review merupakan salah satu jalan keluar dari permasalahan meningkatnya jumlah peraturan pe...
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa kewenangan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi seba...
Permasalahan pemisahan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Agung dan M...
Kewenangan pengujian peraturan Perundang-Undangan tersebut sacara normative diletakkan hanya pada du...
Wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ...
Buku ini memberikan pemahaman yang utuh mengenai konsepsi pengujian peraturan perundang-undangan seb...
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara judicial review memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibac...
Skripsi ini mengkaji tentang Hak Uji Materiil Mahkamah Agung atas Peraturan Daerah perspektif Siyāsa...
Tujuan Penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui sejauhmana Mahkamah Konstitusi RI telah menj...
Negara hukum adalah Negara yang tatanannya diatur sebaik-baiknya oleh hukum secara hirarki agar dapa...
Negara hukum adalah Negara yang tatanannya diatur sebaik-baiknya oleh hukum secara hirarki agar dapa...
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah karakteristik Perpu dan konstitusionalitas kewen...
Kewenangan Mahkamah konstitusi diperoleh langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia...