REGULASI ZAKAT DI MALAYSIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH

Malaysia merupakan Negara Federasi yang terdiri dari 13 Negeri bagian dan tiga Wilayah Federal. Bangsa Melayu menjadi bagian terbesar dari populai Malaysia. Terdapat pula ras Tionghoa Malaysia dan India Malaysia yang cukup besar. Bahasa Melayu dan Islam menjadi bahasa dan agama resmi di Malaysia. Regulasi zakat menjadi salah satu aturan yang diatur sebaik mungkin di Malaysia. Malaysia berupaya mengakomodasi kepentingan umat muslim untuk membayar zakat sebagai bentuk ketaatan terhadap agama dan pajak sebagai bentuk kepatuhan terhadap Negara. Malaysia telah berupaya meningkatkan pengelolaan zakat di negaranya. Berdasarkan Akta Pajak Pendapatan 1967 perkara 6A(1), pemerintah mencoba mengintegrasikan zakat dan pajak pendapatan dengan memberikan pengurangan pajak atas zakat yang telah dibayarkan kepada institusi resmi berapapun jumlahnya. Dengan demikian dapat menghindari beban ganda dari suatu objek zakat dan pajak yang sama. Penelitian ini fokus membahas regulasi zakat di Malaysia dalam perspektif siyāsah dustūriyyah. Menelaah bagaimana regulasi zakat di Malaysia dan mencari relevansi antara pengelolaan zakat di Malaysia dan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang dilakukan dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan data primer perundang-undangan zakat di Malaysia. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian terdahulu, buku teks, jurnal dan sumber terpercaya lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan regulasi zakat di Malaysia. Hasil penelitian ini bahwa regulasi zakat di Malaysia telah sesuai dengan siyāsah dustūriyyah. Regulasi zakat di Malaysia dibentuk oleh legislatif yang berwenang di setiap negeri bagian. Terdapat perbedaan regulasi di setiap negeri bagian karena urusaan agama menjadi urusan masing-masing negeri bagian. Hal ini berdampak pada perbedaan kewajiban objek yang harus dizakati dan pendistirbusian zakat tersebut. Pemerintah juga mengakomodir partisipasi publik dalam pengelolaan zakat di Malaysia. Kebijakan pengurangan pajak juga berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan pajak. Upaya pengurangan pajak atas zakat yang telah dibayarkan di Malaysia ini dapat menjadi contoh upaya untuk meningkatkan pendapatan dan pendistribusian zakat di Indonesia