PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA YOGYAKARTA MELALUI PROSES MEDIASI TAHUN 2016-2019

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha BPSK melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan 3 (tiga) cara, yaitu: mediasi, arbitrase dan konsiliasi, yang dilakukan atas pilihan dan bukan penyelesaian sengketa secara berjenjang. Penyelesaian melalui mediasi oleh BPSK diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Mediasi pada umumnya di Pengadilan dan di luar pengadilan berbeda dengan mediasi di BPSK, selain itu penyelesaian sengketa melalui mediasi di BPSK apabila dikaitkan dengan UUPK masih terdapat ketidaksesuaian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu dilakukan langsung di kantor BPSK Kota Yogyakarta. Penelitan ini bersifat deskriptif-analitik yakni data yang diperoleh akan diolah dan menghasilkan analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah yurids-empiris. Adapun teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Subyek penelitian ini adalah Sekretariat dan Mediator BPSK Kota Yogyakarta. Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif-kualitatif. Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK Kota Yogyakarta melaui proses mediasi pada tahun 2016-2019 adalah konsumen yang dirugikan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada BPSK Kota Yogyakarta, setelah diterima, konsumen yang memilih cara mediasi akan menempuh sidang mediasi dan di akhir persidangan akan ada pembacaan putusan BPSK. Selanjutnya, penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK Kota Yogyakarta melaui proses mediasi belum dapat dikatakan sesuai dengan UUPK, karena pertama, BPSK Kota Yogyakarta hampir tidak pernah meminta bantuan penyidik ketika panggilan BPSK tidak diindahkan oleh pelaku usaha, kedua, molornya waktu penyelesaian sengketa, ketiga, putusan majleis BPSK dengan mediasi tidak mengikat para pihak jika berada di luar BPSK