ANALISA PEMENUHAN HAK MASYARAKAT BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KABUPATEN PONOROGO

Abstract: The focus of this research is on the role of the village government in guaranteeing and fulfilling the disability rights needs of people with mental retardation. This study uses qualitative methods, research data obtained through the methods of observation, interviews, and documentation as well as data analysis techniques that researchers use in this study is using an interactive model. This research was conducted in Karangpatihan Village, Balong District, Ponorogo Regency which has 97 mentally retarded persons in 2020. The results of this study indicate that the Karangpatihan Village government has given rights to mentally retarded persons with twenty-two types of rights in accordance with Law number 8 of 2016 on Persons with Disabilities. Furthermore, in its implementation, the Karangpatihan Village Government also collaborates through the triple helix concept, namely between academics, business, and the third government, synergizing with each other to provide the best services for people with disabilities. Keywords: Village Government, Rights of Disabilities, Mentally retarded Abstrak: Fokus penelitian ini pada peran pemerintah desa dalam menjamin dan memenuhi kebutuhan hak disabilitas penyandang tunagrahita. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data penelitian diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi serta teknik analisa data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model interaktif. Penelitian ini dilakukan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang memiliki penyandang tungrahita sebanyak 97 pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pemerintah Desa Karangpatihan telah memberikan hak kepada penyandang tunagrahita dengan dua puluh dua jenis hak sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selanjutnya dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa Karangpatihan juga berkolaborasi melalui konsep triple helix yaitu antara akademik, bisnis, dan pemerintah yang ketiga saling bersinergi untuk memberikan layanan terbaik kepada penyandang disabilitas. Kata kunci: Pemerintah Desa, Hak Disabilitas, Tunagrahit