Organisasi Masyarakat di Indonesia: Perubahan Politik Hukum Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakaatan dan Persepsi Masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20

Pada tanggal 10 Juli 2017, Wiranto selaku Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Kemanan mengumumkan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam pertimbangannya, Wiranto berpendapat bahwa Indonesia saat ini berada dalam keadaan yang genting dan mendesak untuk segera mengatasi permasalahan yang ada, yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak menganut asas contrarius actus sehingga tejadi kekosongan hukum dalam hal penegakan hukum yang efektif untuk membubarkan Organisasi Massa yang secara terang-terangan menganut dan menyebarkan paham anti-pancasila. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2017, Perppu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang melalui sidang paripurna dengan agenda pembahasan Perppu tersebut. Terjadi pro dan kontra terkait eksistensi Perrpu ini sehingga menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Di dalam artikel ini penulis akan mencoba untuk membahas secara sistematis substansi politik hukum Perppu ini dan penulis akan coba membingkai persepsi pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Kata kunci: Kontra, Organisasi Massa, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Persepsi, Pro. &nbsp