Dampak Keputusan Pemberian Izin Lingkungan oleh Pejabat Pemberi Izin terhadap Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Izin lingkungan pada pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan tentunya berkaitan erat dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan, yaitu upaya optimal dalam memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Aspek ekologi, ekonomi, dan sosial dalam pembangunan berkelanjutan tentunya harus dijalankan secara seimbang. Pada Kenyataannya, pembangunan berkelanjutan lebih condong pada aspek ekonomi dan kurang memperhatikan aspek lainnya. Hal ini dapat terlihat dengan tetap diberikannya izin pada beberapa jenis kegiatan pembangunan perekonomian yang berpotensi merusak lingkungan. Oleh karenanya, perlu dibahas mengenai keterkaitan izin lingkungan terhadap pembangunan berkelanjutan serta pengaruh kinerja pemerintah dalam mengambil keputusan mengenai izin lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menguraikan permasalahan yang ada serta dibahas berdasarkan teori-teori hukum yang berkaitan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pejabat pemberi izin sebagai ujung tombak perlindungan lingkungan hidup memiliki primary jurisdiction, yaitu kewenangan untuk memutuskan apa yang dirasa paling menguntungkan sehingga memberikan dasar hukum yang kuat baginya untuk menetapkan pilihan yang terbaik dan bersifat final. Namun pada praktiknya, masih ditemukan ketidaktepatan keputusan pejabat pemberi izin dalam menggunakan primary jurisdiction sebagai ujung tombak perlindungan lingkungan hidup. Terdapat ketidaksinkronan antara das sollen dan das sein terkait pemberian izin lingkungan yang diantaranya disebabkan oleh: pejabat pemberi izin yang cenderung mempermudah pemberian izin, munculnya kesempatan dalam kesempitan, praktik politik ijon antara pebisnis dengan politisi dalam penyelenggaraan pemilu, dan penerapan konsep good environmental governance yang kurang optimal yang terindikasi dalam beberapa kasus seperti reklamasi pantai di DKI Jakarta dan pembangunan KBU. Kata Kunci: Good Environmental Governance, Izin Lingkungan, Pejabat Pemberi Izin, Pembangunan Berkelanjutan, Perlindungan Lingkungan Hidup. &nbsp