Tata Kelola Sistem Penjaminan Simpanan Perbankan di Indonesia

Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandai proses formal institusionalisasi sistem penjaminan simpanan pada perbankan di Indonesia. Setelah Krisis sistemik perbankan tahun 1997 yang melanda berbagai negara termasuk Indonesia, pemerintah membuat berbagai kebijakan stabilisasi dan reformasi di sektor keuangan guna menyehatkan sistem perbankan. Kebiijakan penjaminan terhadap jumlah simpanan nasabah perbankan pada tahun 1998 dengan tanpa batasan (blanket guarantee) mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, namun disisi lain jaminan tersebut juga menimbulkan risiko moral hazard bagi perbankan. Keberadaan LPS mengakhiri sistem penjaminan simpanan tanpa batas dengan membatasi penjaminan dalam bentuk limit penjaminan simpanan dan suku bunga yang dijamin yang dikenal dengan suku bunga LPS. Artikel ini mencoba memaparkan dan menganlisa proses institusionalisasi dan proses tata kelola (governance) pada sistem penjaminan simpanan di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa proses institusionalisasi sistem penjaminan simpanan di Indonesia dilakukan secara bertahap dengan menilai risk taking perbankan dan persepsi masyarakat terhadap industri perbankan di Indonesia. Dalam proses tata kelola, LPS menjalankan fungsinya sebagai penjamin simpanan deposan, LPS bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan. LPS melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada deposan dari bank yang dicabut izin usahanya sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh UU LPS.   Kata kunci: Lembaga Penjamin Simpanan, Institusionalisasi, Tata Kelola