Implementasi Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kedudukan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disebut juga dengan parlemennya desa dibentuk sebagai wadah atau lembaga perwakilan masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasi masyarakat tentang apa yang dibutuhkan oleh desa, oleh karena itu pemilihan keanggotaan BPD menjadi ajang yang sangat penting, oleh sebab itu sesuai dengan pasal 5 ayat (1) “Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan” dan pasal 8 ayat (1) pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan harus memilih minimal 1 orang perempuan sebagai anggota BPD”, sehingga nantinya wakil perempuan untuk menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan sesuai pasal 8 ayat (2). Dengan demikian pengisian BPD harus memperhatikan keterwakilan perempuan, namun nyatanya di Desa Cinta Rakyat tidak ada seorangpun perempuan yang menjadi lembaga BPD, sehingga implementasi Permendagri No.110 tahun 2016 tentang BPD terhadap kedudukan keterwakilan perempuan tidak terlaksana di Desa Cinta Rakyat. Hal ini menghantarkan kepada pemikiran perlu adanya penelitian, sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang bagaimana implementasi Permendagri No.110 tahun 2016 tentang BPD terhadap kedudukan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat, Bagaimana kondisi/keadaan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat, Bagaiamana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Permendagri No.110 tahun 2016 tentang BPD terhadap kedudukan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empirise yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan apa yang terjadi pada masyarakat, kemudian terjun langsung kelapangan melihat bagaimana penerapan peraturan tersebut, supaya lebih terperinci sehingga dapat dianalisis dan menginterpretasikan melalui data yang terkumpul, menggunakan sumber data yaitu primer, sekunder dan tersier.Data primer didapatkan dari wawancara langsung kepada sekretaris desa, kepala dusun, kaur desa, anngota BPD serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat. Data sekunder didapatkan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, yang berhubungan dengan penelitian. Data tersier didaptkan dari internet, kamus-kamus, media cetak dan sebagainya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permendagri No.110 tahun 2016 tentang BPD terhadap kedudukan keterwakilan perempuan dalam BPD di Desa Cinta Rakyat belum terlaksana, dikarenan dari hasil pemilihan tidak ada seorangpun perempuan yang terpilih dalam BPD di Desa Cinta Rakyat, karena berdasarkan yang penulis amati bahwa tidak adanya calon perempuan dalam daftar pencalonan anggota BPD dikarenakan budaya patriarkhi yang masih melekat di desa cinta rakyat sehingga masyarakat tidak ada perempuan yang mencalonkan diri ataupun ketersediaan untuk dicalonkan menjadi Lembaga BPD, kemudian alasannya ketidaktahuan panitia pemilihan apalagi masyarakat mengenai dasar aturan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD sehingga kurangnya informasi serta tidak adanya sosialisasi oleh masyarakat tentang aturan keterwakilam perempuan dalam BPD. Dari pandangan fiqh siyasah seharusnya suatu lembaga pemerintahan harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat serta di dalam islampun tidak melarang perempuan menjadi wakil rakyat sepanjang dia mampu dan mau mengemban amanah yang menjadi tugasnya, di dalam pemilihan anggota BPD di Desa Cinta Rakyat tidak memperhatikan adanya keterwakilan perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam implementasi Permendagri No.110 tahun 2016 tentang BPD terhadap kedudukan keterwakilan perempuan dalam pemilihan BPD di Desa Cinta Rakyat ditinjau dari fiqh siyasah belum terlaksana aturan tersebut sebagaimana mestinya