Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Mengurangi Angka Kematian Akibat Pandemi Covid-19 Di Indonesia (Analisis UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari‘ah)

Keadaan darurat kesehatan seperti Pandemi Covid-19 yang terjadi di hampir seluruh Negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia, menjadikan keadaaan ini lebih ditakutkan dari bahaya teroris apapun seperti yang diungkapkan oleh Tedros Adhanom Gheberyesus selaku Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau Word Health Organisation (WHO). Virus Covid-19 menjadi masalah besar karena bahaya yang ditimbulkan dapat menyebabkan kematian serta dengan mudah menular kepada orang lain. Pada tanggal 9 Juli 2020, WHO menyatakan hasil risetnya bahwa virus Corona dapat berlama-lama di udara dalam ruangan tertutup. Hal ini tentu menjadi ketakutan yang luar biasa karena dengan mudahnya virus menyebar dari satu orang ke orang lain. Tetesan air liur yang berukuran dibawah 5 mikrometer yang mengandung virus SARS-Cov-2 dapat melayang di udara selama beberapa jam dan dapat berkelana puluhan meter. Penularan melalui udara ini disebut dengan airborne. Hal ini menjadi kekhawatiran pemerintah Indonesia untuk memikirkan bagaimana caranya memutus mata rantai persebaran virus Covid-19. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji UU NO 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan yang menjadi dasar sebuah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 20020 dan bagaimana pandangan maqa>s{id al-syari>‘ah terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu sebuah penelitian yang pada hakikatnya mengkaji sebuah Undang-undang dan bahan-bahan hukum lainnya yang secara umum berbentuk tulisan. Bahan utama yang akan dikaji adalah UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-undang (Statute Approach) dan proses pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka atau disebut dengan Library Research. Kebijakan PSBB adalah langkah karantina wilayah berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 yang dilaksanakan sebagai sebuah kebijkaan yang memiliki peran untuk melindungi keberlangsungan kehidupan manusia, dengan membatasi kegiatan tertentu pada masyarakat, maka akan mengurangi resiko terpapar Covid19. PSBB dalam pandangan maqa>s{id al-syari>‘ah adalah kebijakan yang berbasis hifz} al-nafs (penjagaan terhadap jiwa). Penjagaan terhadap nyawa seseorang untuk menghindari atau bahkan mengurangi angka kematian akibat pandemi Covid-19 ini sangat penting, dengan tetap menjaga diri tetap sehat maka kita dapat melanjutkan kewajiban dalam menjalankan perintah menjaga agama (hifz} al-di>n), menjaga akal (hifz} al-‘aql), menjaga keturunan (hifz} al-nasl), dan harta (hifz} al-ma>l)