Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Komisi Pemilihan Umum membentuk suatu penyelenggara negara seperti Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemunguntan Suara dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Mengetahui tugas wewenang dan kewajibannya untuk menjalankan penyelenggaraan pemilihan umum.Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yang merupakan gabungan dari pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Normatif empiris didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan literatul lainnya, dan juga melakukan penelitian dengan cara wawancara dan tanya jawab di lokasi penelitian terkait objek yang diteliti. Tempat Penelitian dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo dengan untuk...
Salah satu kecamatan pesisir laut di Kota Palopo adalah Kecamatan Wara Timur, Wilayahnya sebagian ta...
ABSTRAKFeprianto : 0117.02.42.2015, Efektivitas Pemungutan Pajak Rumah Kos Menurut Perda No. 2 Tahun...
Sampah menjadi suatu poblematika di Kota Maupun di Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 T...
Tinjauan Yuridis Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Korban Kekerasan ...
Dewasa ini peran perempuan Indonesia telah berkembang jauh dari masa lampau. Para perempuan Indonesi...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata dalam pengelolaan pembangunan objek...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat penerapan hak-hak ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata dalam pengelolaan pembangunan objek...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat penerapan hak-hak ...
Timbulnya fenomena hukum dan masyarakat serta lambannya upaya pemerintah dalam mengakomodasi permasa...
Tinjauan kinerja pelayanan angkutan umum di jalan arteri primer Kota Palopo (Studi Kasus : Trayek&nb...
Timbulnya fenomena hukum dan masyarakat serta lambannya upaya pemerintah dalam mengakomodasi permasa...
Pusat Perbelanjaan Muda Mudi di Kota Palopo ini dirancang sebagai sarana perbelanjaan yang dikhususk...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pahandut ter...
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Dae...
Salah satu kecamatan pesisir laut di Kota Palopo adalah Kecamatan Wara Timur, Wilayahnya sebagian ta...
ABSTRAKFeprianto : 0117.02.42.2015, Efektivitas Pemungutan Pajak Rumah Kos Menurut Perda No. 2 Tahun...
Sampah menjadi suatu poblematika di Kota Maupun di Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 T...
Tinjauan Yuridis Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Korban Kekerasan ...
Dewasa ini peran perempuan Indonesia telah berkembang jauh dari masa lampau. Para perempuan Indonesi...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata dalam pengelolaan pembangunan objek...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat penerapan hak-hak ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata dalam pengelolaan pembangunan objek...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat penerapan hak-hak ...
Timbulnya fenomena hukum dan masyarakat serta lambannya upaya pemerintah dalam mengakomodasi permasa...
Tinjauan kinerja pelayanan angkutan umum di jalan arteri primer Kota Palopo (Studi Kasus : Trayek&nb...
Timbulnya fenomena hukum dan masyarakat serta lambannya upaya pemerintah dalam mengakomodasi permasa...
Pusat Perbelanjaan Muda Mudi di Kota Palopo ini dirancang sebagai sarana perbelanjaan yang dikhususk...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pahandut ter...
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Dae...
Salah satu kecamatan pesisir laut di Kota Palopo adalah Kecamatan Wara Timur, Wilayahnya sebagian ta...
ABSTRAKFeprianto : 0117.02.42.2015, Efektivitas Pemungutan Pajak Rumah Kos Menurut Perda No. 2 Tahun...
Sampah menjadi suatu poblematika di Kota Maupun di Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 T...