JURIDICAL ANALYTIC OF INTERNATIONAL INVESTMENT DISPUTE RESOLUTION THROUGH INTERNATIONAL CENTRE OF THE SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTE (ICSID) ARBITRATION (CASE STUDY OF CHURCHILL MINING PLC AND PLANET MINING PTY LTD, V REPUBLIC OF INDONESIA)

Pasal 25 dari mengatur yurisdiksi International Centre for the Settlement of investment Dispute (ICSID). Yurisdiksi Centre adalah untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul secara langsung dari penanaman modal, antara negara-negara peserta dan warga negara dari negara-negara peserta lainnya, yang disetujui secara tertulis oleh para pihak dan tidak dapat ditarik secara sepihak. Sengketa yang timbul langsung dari investasi permasalahan dalam penelitian ini adalah aturan dan yurisdiksi Konvensi ICSID, dan mekanisme penyelesaian sengketa Churchill Mining Plc dan Planet Mining Ltd Pty v republik Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan yurisdiksi ICSID dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa Churchill Mining plc dan Planet Mining Pty Ltd terhadap Indonesia di ICSID.Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan dan informasi hukum pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.ICSID memiliki yurisdiksi untuk menangani perselisihan antara pemerintah Indonesia dan Churchill Mining plc karena Churchill Mining adalah 1) investor asing yang berinvestasi di Indonesia melalui PT. ICD dan mengadakan perjanjian dengan investor lokal Indonesia yang juga menanggung kerugian atas pencabutan IUP anak perusahaan PT. Ridlatama; 2) Indonesia merupakan negara anggota ICSID; dan 3) Bilateral Investment Treaty dapat menjadi acuan adanya klausul berupa pactum de compromittendo yang telah disepakati Indonesia secara tertulis untuk membawa penyelesaian sengketa di negaranya ke ICSID.Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan lebih berhati-hati dalam memantau dan memberikan izin usaha pembangunan kepada investor sebelum berinvestasi di suatu lingkungan, termasuk keabsahan dan keaslian dokumen perizinan. Karena itu, para pihak tidak mencari celah untuk melanggar peraturan yang ada