PEMENUHAN HAK KONSUMEN GO-RIDE TERKAIT PENGGUNAAN HELM BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA ( SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH )

ABSTRAKMUHAMMAD ZAKI UL HUDA PEMENUHAN HAK KONSUMEN GO- RIDE TERKAIT 2021 PENGGUNAAN HELM STANDAR NASIONAL INDONESIA (Suatu Penelitian di Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 52) pp.,bibl.,tabl MUHAMMAD INSA ANSARI, S.H., M.H.Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pengangkutan Jalan. Selanjutnya, dalam Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pengangkutan Jalan juga mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan yang menumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia. Namun pada kenyataanya masih banyak pengemudi ojek online yang mengabaikan peraturan tersebut.Tujuan dari penulisan ini mengetahui tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan perlindungan konsumen dan mengetahui terkait pemenuhan hak atas kenyamanan, keamanan,dan keselamatan konsumen pengguna jasa transportasi online terkait penggunaan Helm Standar Nasional khususnya di Aceh.Guna memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengambilan sampel dalampenelitian menggunakan purposive sampling yang telah peneliti tentukan terhadap para pihak yang terlibat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik library research dan field research yaitu dengan memadukan data sekunder dari buku-buku dan data primer dengan cara mewawancarai pihak yang terlibat langsung di lapangan.Bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan perlindungan kepada konsumen seseorang atau pengusaha dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila ada akibat-akibat karena perbuatannya atau kelalaian atau kurang hati-hati pada orang atau pihak lain. Tanggung jawab tersebut berakibat karena kesalahannya kepada orang yang bersangkutan dapat dimintai untuk membayar ganti rugi.Bentuk ganti rugi dijelaskan melalui Pasal 19 ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 yakni dapat berupa pengembalian uang, atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana.Disarankan kepadaperusahaan Go-Jek agar dilaksanakan seleksi ketat dan menyeluruh serta pelatihan terlebih dahulu untuk mempekerjakan calon driver agar dapat mencegah kerugian yang terjadi akibat kesalahan driver Pemerintah juga belum menetapkan kuota bagi masing-masing daerah. Sehingga sekarang banyak sekali driver yang tersebar dan tak terhitung jumlahnya membuat pemerintah sulit untuk mencegah dan mengawasi