PERBANDINGAN KEBIJAKAN INDONESIA DANRNMALAYSIA DALAM PENANGANAN PENGUNGSIRNSELAMA MASA PANDEMI COVID-19

ABSTRAK IDA ELVERA RAMBE PERBANDINGAN KEBIJAKAN INDONESIADAN MALAYSIA DALAM PENANGANANPENGUNGSI SELAMA MASA PANDEMICOVID-19 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v, 92) pp.,bibl.,tabl., (Enzus Tinianus, S.H., M.H.)Pengungsi (Refugees) dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 adalahorang-orang yang disebabkan oleh kecemaasan akan persekusi karena alasan ras,agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, berada diluarnegara kewarganegaraannya dan tidak mau memanfaatkan perlindungan negaraitu, atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan berada di luar negaradimana ia sebelumnya bertempat tinggal, sebagai peristiwa-peristiwa terseburtidak dapat atau karena kecemasan tersebut tidak mau kembali ke negara itu.Penanganan pengungsi sudah diatur dalam instrumen hukum internasional yaituKonvensi 1951 dan Protokol 1967, namun sehubungan dengan pandemi Covid-19para pengungsi tidak mendapakan penanganan yang cukup karena tidak adapengaturan yang jelas tentang penanganan pengungsi selama masa pandemiCovid-19 di Indonesia dan di Malaysia. Sebagai kelompok yang rentan danterpinggirkan di masyarakat, pengungsi sangat berisiko terpapar virus Covid-19.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan hukuminternasional tentang penanganan pengungsi dan membandingkan kebijakanpenanganan pengungsi di Indonesia dan kebijakan penanganan pengungsi diMalaysia. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitianhukum normatif dimana kajian utamanya adalah data sekunder berupa Konvensi1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi, Perpres Nomor 125 Tahun2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, dan Immigrant Act 1959/63tentang penanganan imigrasi di Malaysia.Hasil penelitian ini menunjukkan penanganan pengungsi selama masapandemi Covid-19 diatu dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dimanamenyebutkan tentang hak-hak pengungsi di dalamnya. Perbandingan penangananpengungsi di Indonesia berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 sudahmengatur di dalam tentang penanganan pengungsi selama masa pandemi Covid19dimana di dalamnya menjelaskan tentang pengungsi yang terkena penyakitmenular dan berbahaya. Sedangkan di Malaysia berdasarkan Immigrant Act1959/63 tidak mengatur tentang penanganan pengungsi di dalamnya.Disarankan perlunya dikeluarkan suatu regulasi turunan yang bersifatkhusus untuk penanganan pengungsi selama masa pandemi Covid-19 diIndonesia. Walaupun Indonesia sudah memiliki Perpres Nomor 125 Tahun 2016tentang penanganan pengungsi dari luar negeri akan tetapi Perpres ini tidakmengatur secara jelas penanganan pengungsi pada masa seperti pandemi Covid-19saat ini. 2021