ANALISIS KETERLAMBATAN PENETAPAN ALATRNKELENGKAPAN DEWAN (AKD) DEWANRNPERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA) PERIODERN2019-2024

Alat kelengkapan Dewan (AKD) mempunyai tugas membantukelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di setiappembuatan kebijakan. Seharusnya penetapan AKD tepat waktu, namunhal ini tidak terjadi karena berbagai kondisi yang diduga adanyakepentingan anggota legislatif dan elit partai. Proses pembentukan AKDDPRA periode 2019-2024 mengalami beberapa penundaan, hinggaJanuari 2020, sehingga berpengaruh kepada tugas dan fungsi DPRA itusendiri, pengawasan, legislasi dan anggaran. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui faktor keterlambatan penetapan AKD, dan untukmengetahui dampak keterlambatan penetapan AKD DPRA Periode2019-2024. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif deskriptif, dan data dikoleksi melalui dokumentasi, observasi,dan wawancara. Penelitian menggunakan teori Kekuasaan dan Konseplegislatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan penetapanAKD DPRA Periode 2019-2024 disebabkan beberapa faktordiantaranya adalah terbentuknya Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) danNon Koalisi di DPRA, kepentingan elit partai politik, bedakesepahaman antar anggota legislatif terhadap PP Nomor 12 tahun2018. Dampak keterlambatan penetapan AKD terhadap fungsi DPRAPeriode 2019-2024 adalah adanya dampak terhadap fungsi merumuskankebijakan (legislasi), dan fungsi pengawasan (oversight), sedangkanterhadap fungsi mengalokasikan sumberdaya (budgeting). tidakberdampak secara langsung karena penetapan APBA tahun 2020 telahdisahkan oleh DPRA periode sebelumnya. Kesimpulan dari penelitianini adalah perebutan kekuasaan antara koalisi KAB dan non koalisi diDPRA terkait dengan perebutan posisi strategis didalam AKD membuatpenetapan AKD DPRA periode 2019-2024 menjadi terlambat sampaiapril 2020 bahkan badan kehormatan baru dibentuk pada September2020, ini membuktikan bahwa DPRA lebih mementingkan kepentingankelompok lebih penting dari pada kepentingan rakyat