PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN RUMAH MAKAN KHAS ACEH DALAM KAITANNYA DENGAN PERSYARATAN HIGIENE SANITASI RNDI KOTA BANDA ACEH

ABSTRAKCut Dini MandasariPerlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Makan2021Khas Aceh dalam Kaitannya dengan Persyaratan Hiegiene Sanitasi di Kota Banda AcehFakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh(vii, 57)pp.,bibl.,appT. HAFLISYAH, S.H., M.HUMBerdasarkan undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen yang dijamin adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Aspek keamanan dari produk makanan dan minuman (food safety) telah menjadi persyaratan global. Di Banda Aceh, tidak semua pelaku usaha yang bergerak di bidang industri makanan sanggup memenuhi standar pengelolaan yang baik dan bersih. Masih ada kejadian dimana industri pangan baik itu disengaja maupun tidak disengaja yang tidak mengikuti peraturan undang-undang yang telah berlaku.Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui dan menjelaskan rumah makan khas Aceh di Banda Aceh telah memenuhi persyaratan higiene sanitasi, menjelaskan hambatan dalam penerapan syarat higiene sanitasi pada rumah makan khas Aceh di Banda Aceh, dan menjelaskan akibat hukum apabila tidak terlaksananya syarat higiene sanitasi, serta menjelaskan upaya yang dilakukan pelaku usaha dalam meminimalisir kerugian bagi konsumen.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan higiene sanitasi oleh pelaku usaha rumah makan khas Aceh di kota Banda Aceh belum terlaksana secara maksimal karena masih dalam proses memenuhi persyaratan sanitasi dan higenitas. Hambatannya berupa kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai higiene sanitasi rumah makan, kurangnya modal untuk melengkapi fasilitas rumah makan dan belum adanya SOP pada tiap-tiap rumah makan, serta belum maksimalnya pengawasan dan evaluasi dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan YAPKA. Perlindungan Hukum yang dapat diberikan apabila tidak terlaksananya program higiene sanitasi adalah dengan memberikan sanksi admistratif.Diharapkan kepada pelaku usaha untuk mematuhi norma peraturan perundang-undangan dalam hal menyediakan fasilitas persyaratan higiene sanitasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Disarankan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dalam hal pengawasan dan evaluasi, serta diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dapat secara tegas menindak kepada pelaku usaha yang melanggar dengan memberikan teguran secara tertulis sebanyak tiga kali, atau pencabutan setifikat laik higiene