Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice

The rise of corporate crime cases has become a major catastrophe for environmental sustainability in Indonesia. However, the trial process takes a long time and it is not oriented towards recovery. Therefore, the authors use a juridical-normative research method to provide a comprehensive description of the Deferred Prosecution Agreement (DPA) with the paradigm of restorative justice and make the implementation of DPA in England and the United States as a benchmark. The implementation of DPA in Indonesia can create an effective and efficient environmental criminal law enforcement.Maraknya kasus tindak pidana korporasi telah menjadi katastropik besar bagi keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia. Namun proses persidangan berlangsung lama dan tidak berorientasi pemulihan. Oleh karenanya, Tim Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai Deferred Prosecution Agreement (DPA) dengan paradigma Restorative Justice dan menjadikan implementasi DPA di Inggris dan Amerika Serikat sebagai komparasi. Penerapan DPA di Indonesia dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan