Pengaruh Perubahan Tarif, Sosialisasi Perpajakan, Modernisasi Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Banyumas)

Penelitian ini mengambil judul: “Pengaruh Perubahan Tarif, Sosialisasi Perpajakan, Modernisasi Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Banyumas)”. Indonesia adalah Negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Dengan banyaknya jumlah penduduk memberikan potensi besar bagi sektor pajak di Indonesia. Pendapatan pajak di Indonesia berasal dari segala sumber, salah satunya adalah pendapatan dari Wajib Pajak UMKM yang mana perpajakan UMKM yang masih belum memberikan pencerahan mengenai kepatuhan. Pemahaman tentang hal-hal yang mempengaruhi adanya ketidakpatuhan perpajakan adalah sebagai bentuk pencegahan dan pendeteksian dari tindakan ketidakpatuhan wajib pajak. Penelitian ini menguji faktor-faktor yang memicu adanya ketidakpatuhan wajib pajak UMKM yang memiliki tujuan yaitu mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel perubahan tarif, sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Banyumas. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitaitf dengan menggunakan metode survey. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling serta analisis data menggunakan Analisis Regresi Berganda pada SPSS Versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa perubahan tarif dan modernisasi sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Banyumas, namun sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Banyumas. Selain penelitian ini dapat dijadikan referensi literature untuk penelitian masa depan di bidang akuntansi, penelitian ini berimplikasi agak pembaca memahami apa yang menjadikan wajib pajak tidak memehuni kewajibannya. Bagi pihak pemerintah yaitu khususnya KPP dapat lebih proaktif dalam memberikan teguran kepada wajib pajak atas pembayaran pajaknya agar menghindari adanya pembayaran yang terlambat sehingga kepatuhan akan terus meningkat