Analisis Kebijakan Tarif Pajak Penghasilan Final Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada Wajib Pajak UMKM Eks Distrik Majenang)

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diperlukan untuk mencapai realisasi penerimaan pajak. Pemerintah melalui kebijakan PP 23 tahun 2018 memberikan keringanan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari omset usaha bagi wajib pajak UMKM yang memiliki pendapatan bruto kurang dari 4,8 Milyar rupiah dalam satu tahun. Penelitian ini berangkat dari permasalahan rendahnya kepatuhan membayar pajak WP UMKM di beberapa daerah khususnya di wilayah eks-distrik Majenang meskipun pemerintah telah menurunkan tarif pajak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan pengurangan tarif pajak PPh Final UMKM apakah mampu meningkatkan kepatuhan WP UMKM membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sikap kepatuhan WP UMKM eks distrik majenang berkaitan dengan kebijakan PPh Final 0,5% yakni terdapat Wajib Pajak yang patuh membayar pajak dan tidak patuh membayar pajak. WP patuh membayar pajak tetapi jumlah pajak yang disetorkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, alasan utama membayar pajak yakni agar terhindar dari sanksi. Sedangkan WP UMKM yang tidak membayar pajak dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan perpajakan, kondisi WP UMKM, dan rasa keberatan akan kebijakan yang berlaku karena dinilai kurang adil. Persepsi ketidakadilan akan pemungutan PPh Final yakni karena pajak dihitung berdasarkan pendapatan bruto, tidak mencerminkan kemampuan membayar pajak sehingga dinilai menghambat keberlangsungan usaha jika WP membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dasar pengenaan PPh Final mengabaikan perbedaan margin keuntungan usaha satu dengan lainnya, serta belum dirasakannya layanan publik yang memadai dan distribusi bantuan UMKM yang dinilai belum merata sebagai timbal balik dari pembayaran pajak. Perlu adanya kebijakan pajak yang lebih mencerminkan asas keadilan; pelaksanaan penyuluhan dan kampanye pajak yang lebih optimal; membangun persepsi publik yang positif mengenai pemungutan pajak; adanya transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan publik serta responsivitas penyelenggara pelayanan publik; dan perlunya pemberdayaan masyarakat pebayar pajak dengan dibangunnya forum dialog antara pebayar pajak dengan pemerintah agar pebayar pajak dapat menyampaikan harapan dan permasalahan mengenai perpajakan, khususnya kebijakan penetapan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak sektor UMKM sehingga peningkatan kepatuhan membayar pajak dapat tercapai