Sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS’82, Indonesia diberikan hak menetapkan batas-batas laut dengan negara tetangga, salah satunya batas Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE (Pasal 55-75). Dalam penetapan batas ZEE harus diadakan dengan persetujuan internasional untuk mencapai pemecahan yang adil. Perbatasan ZEE antara Indonesia dan Palau merupakan salah satu permasalahan yang belum terselesaikan. Palau menetapkan batas ZEE menggunakan prinsip sama jarak, sedangkan Indonesia sebagai negara yang jauh lebih luas menganggap lebih adil apabila ditetapkan dengan prinsip proporsionalitas. Dari kedua prinsip diatas, akan dilakukan analisa berdasarkan aspek teknik dan aspek hukum, sehingga dalam menetapkan batas ZEE dapat diterima kedua belah...
Indonesia selain dikenal sebagai Negara maritim dikenal pula sebagai Negara Kepulauan (Archipelagic ...
Zonasi batas maritim diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan ...
Pada tahun 1982 Konvensi PBB Tentang Hukum Laut III mengakui bahwa lebar laut teritorial Negara kepu...
Sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS’82, Indonesia diberikan hak menetapkan batas-batas lau...
Penegakan keamanan di laut memiliki dua dimensi, yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum. Ji...
Indonesia's sea territory in the Exclusive Economic Zone is an area of the sea that has enormous pot...
Exclusive Economic Zone is a new rule in international law set forth in the "United Nations on the L...
Indonesia sebagai Negara kepulauan ( Archipelagic State ) terbesar di dunia dengan luas wilayah 5.19...
Indonesia is an archipelago that has extensive Exclusive Economic Zone of 2,7 million km2and has a v...
Abstrak - Aktivitas militer asing kerap kali dilakukan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara lain o...
Indonesia sebagai Negara kepulauan ( Archipelagic State ) terbesar di dunia dengan luas wilayah 5.19...
Pemindahan Bahan Bakar Minyak jenis solar oleh Kapal Ikan Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ...
Hampir semua praktik penangkapan secara ilegal yang terjadi di Indonesia sebagian besar dilakukan di...
Indonesia\u27s sea territory in the Exclusive Economic Zone is an area of the sea that has enormous ...
Indonesia dan Malaysia memiliki klaim batas Laut Teritorial di perairan Pulau Sebatik yang sampai sa...
Indonesia selain dikenal sebagai Negara maritim dikenal pula sebagai Negara Kepulauan (Archipelagic ...
Zonasi batas maritim diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan ...
Pada tahun 1982 Konvensi PBB Tentang Hukum Laut III mengakui bahwa lebar laut teritorial Negara kepu...
Sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS’82, Indonesia diberikan hak menetapkan batas-batas lau...
Penegakan keamanan di laut memiliki dua dimensi, yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum. Ji...
Indonesia's sea territory in the Exclusive Economic Zone is an area of the sea that has enormous pot...
Exclusive Economic Zone is a new rule in international law set forth in the "United Nations on the L...
Indonesia sebagai Negara kepulauan ( Archipelagic State ) terbesar di dunia dengan luas wilayah 5.19...
Indonesia is an archipelago that has extensive Exclusive Economic Zone of 2,7 million km2and has a v...
Abstrak - Aktivitas militer asing kerap kali dilakukan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara lain o...
Indonesia sebagai Negara kepulauan ( Archipelagic State ) terbesar di dunia dengan luas wilayah 5.19...
Pemindahan Bahan Bakar Minyak jenis solar oleh Kapal Ikan Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ...
Hampir semua praktik penangkapan secara ilegal yang terjadi di Indonesia sebagian besar dilakukan di...
Indonesia\u27s sea territory in the Exclusive Economic Zone is an area of the sea that has enormous ...
Indonesia dan Malaysia memiliki klaim batas Laut Teritorial di perairan Pulau Sebatik yang sampai sa...
Indonesia selain dikenal sebagai Negara maritim dikenal pula sebagai Negara Kepulauan (Archipelagic ...
Zonasi batas maritim diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan ...
Pada tahun 1982 Konvensi PBB Tentang Hukum Laut III mengakui bahwa lebar laut teritorial Negara kepu...