Tantangan Penerapan Analisis Dampak dalam Legislasi Indonesia

Kualitas produk peraturan perundang-undangan tergantung pada penelitian hukum yang mendahuluinya. Sejumlah negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), tidak saja mengandalkan penelitian hukum, namun juga menambahkan studi analisis dampak sebelum membuat undang-undang. Pertanyaan yang didiskusikan di sini ialah apakah studi dampak peraturan juga dapat diwajibkan untuk dilakukan di Indonesia. Satu temuan adalah bahwa untuk itu perlu adanya tenaga ahli yang mampu melakukan analisis dampak peraturan. Atas dasar analisis yang sama direkomedasikan agar pemerintah mengadopsi pendekatan ini sebelum membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan