PENERAPAN ASAS-ASAS PELAYANAN YANG BAIK DALAM KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Kualitas pelayanan publik dapat terlihat dari kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Persoalan yang kemudian timbul terkait hal ini terletak pada kinerja instansi sesuai dengan tugas dan wewenangnya masingmasing. Salah satunya adalah pada instansi yang mengurusi administrasi kependudukan. Sering terjadi persoalan dikarenakan ketidakjelasan syarat, prosedur dan jangka waktu pembuatan data kependudukan. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait. Masalah yang timbul terkait pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Halmahera utara yaitu sarana prasarana yang kurang memadai. Sarana prasarana yang kurang memadai menyebabkan semua pengurusan administrasi kependudukan dilakukan hanya di Kota Tobelo sebagai ibu kota kabupaten. Pegawai yang melakukan pelayanan juga sangat terbatas yaitu hanya 31 petugas yang melayani sekitar lebih dari 100.000 penduduk, dan hanya terdapat dua alat yang berfungsi untuk melakukan pembuatan E-KTP. Selain sarana prasarana yang kurang memadai, faktor penghambat pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Halmahera Utara juga dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta partisipasi masyarakat yang minim dalam menopang peningkatan kualitas pelayanan publik. Pentingnya kebijakan publik dari dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara diperlukan agar kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik. Dinas terkait harus menyiapkan dan memberikan pelatihan kepada para petugas pelayanan sehingga baik dari segi kuantitas maupun kualitas para petugas pelayanan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Peran serta partisipasi aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam memberikan saran dan kritik kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara yang diharapkan berdampak pada pelayanan publik yang lebih optimal