PERAN KEDAMANGAN DAN MANTIR ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH

Tanah sumber kehidupan bagi setiap manusia, dalam hal ini tanah dapat dimiliki secara individu maupun kelompok. Tanah yang berada di masyarakat hukum adat disebut Tanah Ulayat. Masyarakat adat Dayak, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sangat menjunjung tinggi tanah adat. Tanah adat masih diakui secara jelas baik itu oleh negara maupun masyarakat pada umumnya. Di Kalimantan Tengah memiliki Lembaga adat Kedamangan sebagai suatu pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat Dayak. Lembaga Adat Kedamangan salah satunya berperan dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Peran Lembaga adat Kedamangan dan Mantir adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat sangatlah penting. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah nomor 16 tahun 2008 tentang kelembagaan adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di Kalimantan Tengah merupakan bukti keseriusan Pemerintah Daerah dalam rangka melibatkan lembaga adat kedamangan sebagai partner Pemerintah Daerah terutama dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan Pendekatan Sosiologi Hukum dengan mengkaji melalui Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan serta Teori Musyawarah Mufakat menurut hukum adat. Penelitian ini juga menggunakan Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan terkait keputusan yang dikeluarkan Lembaga adat Kedamangan dan Mantir adat. Peran Lembaga adat Kedamangan dan Mantir adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Palangkaraya merupakan pokok dari tulisan ini. Putusan yang dilakukan oleh Lembaga Kedamangan dan Mantir adat ini dirasa mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Sehingga sampai saat ini Lembaga Kedamangan di Kalimantan Tengah masih berperan penting bagi masyarakat Dayak