POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM RUMUSAN PASAL 484 RUU KUHP (KONSEP 2017) DAN POTENSI KRIMINALISASI YANG BERLEBIHAN

Tesis ini berjudul “Politik Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perzinahan dalam Rumusan Pasal 484 RUU KUHP dan Potensi Kriminalisasi yang Berlebihan”. Tesis dengan judul tersebut bertujuan menemukan penyebab terjadinya potensi over-kriminalisasi pada Pasal 484 RUU KUHP dan mengusulkan perumusan Pasal 484 RUU KUHP agar tidak menjadi penyebab over-kriminalisasi di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan politik hukum. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori kebijakan hukum pidana digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumusan Pasal 484 ayat (1) huruf e dan ayat (2) berpotensi menimbulkan overcriminalization dikarenakan dalam rumusan Pasal tersebut mengandung makna yang multitafsir. Oleh sebab itu dalam rumusan Pasal 484 ayat (1) huruf e dan ayat (2) perlu dirumuskan ulang, melalui proses kebijakan hukum pidana dengan pertimbangan bahwa penggunaan hukum pidana memperhatikan tujuan pembangunan nasional, memperhatikan prinsip biaya dan hasil, perbuatan yang ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang dikehendaki, dan memperhatikan kapasitas/daya kerja penegak hukum