Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019

Pajak merupakan salah satu sumber keuangan negara dalam rangka untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemerintahan, maka diperlukan adanya penanganan dan perhatian yang serius dari lembaga pengelola pajak. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi yang cukup besar bagi pemerintahan kota bengkulu. Pencapaian realisasi PBB-P2 sudah seharusnya diiringi dengan proses implementasi pemungutan pajak yang terukur alam setiap kegiatan agar dapat mencapai realisasi penerimaan yang maksimal. Dalam hal ini realisasi penerimaan PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu selalu mengalami penurunan setiap tahunnya sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Hal tesebut memunculkan ke khawatiran banyak pihak terhadap startegi implementasi kebijakan pemungutan PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kota bengkulu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi implementasi kebijakan pemungutan PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah Kota bengkulu tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian diperoleh dengan melakukan proses wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh berdasarkan aspek penelitian ini yaitu melihat kedalam proses Sosialisasi, Implementasi, Kontrol, Evaluasi, berdasarkan indikator implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho(2012:246). Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu Bersama dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu telah melaksanakan beberapa inovasi baru sebagai strategi untuk meningkatkan pencapaian realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kota bengkulu, salah satuya dengan memberikan apresiasi berupa reward untuk kelurahan ketika realisasi target penerimaan pajak PBB-P2 di Kota Bengkulu tercapai, yang akan diberikan oleh Bapenda Kota Bengkulu kepada kelurahan dengan angka partisipasi masyarakat mendekati 100%