Implementasi akad murabahah pada pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari Semarang

Setiap produk yang dikeluarkan oleh koperasi syariah harus berpedoman terhadap fatwa yang ditetapkan oleh dewan syariah nasional, salah satunya yaitu implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama. Akan tetapi, apakah pengelolaan dan penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan serba-serbi sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, karena sering terjadi perbedaan antara praktik dengan teori. Untuk itu penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan implementasi akad murabahah pada pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari. Dalam penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode dekriptif. Data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung di KSPPS Binama dan data sekunder berupa buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : pertama ,mekanisme produk pembiayaan serba-serbi dengan menggunakan akad murabahah di KSPPS Binama Cabang Tlogosari adalah sebagai berikut : pengajuan pembiayaan oleh anggota, pemenuhan data dan dokumen, survey usaha dan jaminan, analisis administratif, analisis pembiayaan, persetujuan AO, pemberian kuasa wakalah dan pencairan pembiayaan, pelaporan bukti pembelian dan kontrak perjanjian murabahah. Kedua, Implementasi akad murabahah dalam produk pembiayaan serba-serbi di KSPPS Binama Cabang Tlogosari yang hasilnya bahwa pihak KSPPS Binama sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli, akad murabahah yang digunakan oleh KSPPS Binama Cabang Tlogosari menggunakan akad pelengkap wakalah dalam transaksi jual belinya. Dimana pihak KSPPS Binama menyerahkan wewenang secara penuh kepada anggota untuk membeli sendiri barang yang dinginkan apabila pihak KSPPS Binama tidak bisa menyediakan barang tersebut. Tetapi jika pihak KSPPS Binama dapat menyediakan barang tersebut maka tidak perlu menggunakan pelengkap akad wakalah